Imbas Kasus BTS 4G, Bakti Kominfo Evaluasi Semua Proyek 'Tol Langit'

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Dirut Bakti) Fadhilah Mathar mengungkapkan semua proyek infrastruktur telekomunikasi yang dikerjakan Bakti dilakukan evaluasi agar tidak tersandung kasus hukum.

Hal itu seiring adanya kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menyeret eks Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Latif. Adapun, sejauh ini total ada 14 tersangka dan kasus tersebut masih terus diusut.

Fadhilah menyebutkan proyek yang dikerjakan Bakti saat ini, yaitu melanjutkan pembangunan BTS 4G di daerah 3T, pengoperasian satelit Satria-1, mengoptimalkan Palapa Ring, dan Palapa Ring Integrasi. Adapun proyek Hot Backup Satellite (HBS) disetop karena dinilai akan menimbulkan kerugian.

"Semua saat ini, semua program-program dan proyek yang dilakukan oleh Baik, baik itu masuk dalam PSN (proyek strategis nasional) maupun tidak, itu kami lakukan evaluasi," ujar Fadhilah di Kantor Bakti Kominfo, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Disampaikannya, evaluasi ini juga sebagai mitigasi adanya kasus hukum di kemudian hari, seperti yang terjadi pada pengadaan menara BTS 4G. Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga membentuk Satgas Bakti Kominfo dalam untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di pelosok tanah air.

"Evaluasi proses bisnis, kemudian kami pastikan bahwa itu tidak ada aturan, baik dari administrasi negara, keuangan negara, pidana yang dilanggar," ungkap Fadhilah.

Berbicara soal Palapa Ring Integrasi, Bakti juga mengevaluasi proyek tersebut. Palapa Ring Integrasi ini akan menghubungkan kabel optik di Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur.

"Karena kita ingin bahwa ini tidak hanya untuk backbone Indonesia, tapi juga sampai ke backhole. Sehingga nanti kualitas ataupun user experience dari pengguna internet di Indonesia. Nah ini yang sedang kita perbaiki kajiannya kajian teknisnya," tuturnya.

Sementara, terkait proyek satelit Satria-2, Fadhilah mengungkapkan Bakti akan berupaya untuk memulai pengerjaannya. Sebab, kebutuhan konektivitas masyarakat di berbagai daerah Indonesia terbilang tinggi, penggunaan satelit bisa menjadi salah satu solusinya.

"Jadi, yang Satria-2 itu tetap kita akan teruskan untuk masuk ke greenbook karena memang demand dari masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan teresterial," pungkasnya.