Percepat Transformasi Ekonomi, Jokowi Janji Pemerataan Akses Internet
Hide Ads

Percepat Transformasi Ekonomi, Jokowi Janji Pemerataan Akses Internet

Agus Tri Haryanto - detikInet
Rabu, 16 Agu 2023 16:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menyampaikan pidato RUU RAPBN 2024 beserta nota keuangan, di DPR, Rabu (16/8/2023).
Presiden Jokowi. Foto: Muhammad Sabqi/CNBC
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi eksklusif dan berkelanjutan. Untuk merealisasikannya, Jokowi mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut masuk ke dalam satu satu dari lima strategi jangka menengah yang dilakukan sebagai upaya transformasi ekonomi Indonesia.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Rabu (16/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, kata Jokowi, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun.

"Yang diarahkan untuk: penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saliran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidan energi dan pangan yang terjangkau, andal, berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, kata Jokowi, akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisasi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga, serta meningkatkan peran swasta.

"Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif dan berkelanjutan," ucapnya.




(agt/fyk)