'Unified Access Licensing Belum Tentu Untungkan Telkom'

Jakarta - Rencana regulator menyamakan besaran BHP fixed wireless access (FWA) dengan seluler yang diatur dalam Unified Access Licensing, dinilai bukan aturan yang pasti "menyelamatkan" Telkom Flexi.Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala membantah jika upaya pemerintah menyiapkan regulasi Unified Access Licensing, adalah untuk membantu Telkom yang memiliki layanan Flexi Combo.Melalui layanan Flexi Combo, pelanggan dimungkinkan untuk memakai nomor FWA di luar daerah jangkauan, dengan memakai nomor temporer yang didapat setelah melakukan registrasi. Layanan ini dinilai melanggar aturan, mengingat layanan FWA hanya diizinkan untuk melayani dalam satu kode area yang sama."Belum tentu juga itu akan membantu Flexi. Soalnya disitu BHP untuk operator FWA malah akan lebih mahal," ujar Kamilov di sela-sela acara diskusi SMS Premium, di Restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Selasa (05/08/2006).Unified Access Licensing merupakan model lisensi yang disiapkan pemerintah guna mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Dengan model lisensi tersebut, maka pemilik izin operator telekomunikasi akan lebih leluasa menggelar jenis layanan, baik berupa teknologi telepon bergerak (selular), telepon tetap nirkabel dengan mobilitas terbatas (FWA) atau bentuk layanan telekomunikasi lainnya.Dengan lisensi itu, Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk layanan seluler dan FWA akan sama dengan BHP Frekuensi seluler, sehingga operator dapat lebih leluasa menentukan jangkauan layanannya."Perbandingan BHP antara FWA dan selular itu 1:13. Jadi nanti, antara selular dan FWA harganya sama. Layanannya juga bisa lebih luas. Jadi bersaingnya di layanan. Siapa yang bisa kasih harga bagus, itu yang survive," paparnya.Lagipula secara teknis, menurut Kamilov, baik CDMA maupun GSM itu bisa untuk layanan FWA dan selular. "Yang membatasi, regulasi saja. Daripada regulasinya itu tidak mengakomodir, sebaiknya dibebaskan saja," ujar Kamilov. (nks/)