Dicari yang Mau Isi Jabatan Dirjen PPI Kominfo Hingga Staf Ahli Menkominfo

Dicari yang Mau Isi Jabatan Dirjen PPI Kominfo Hingga Staf Ahli Menkominfo

ADVERTISEMENT

Dicari yang Mau Isi Jabatan Dirjen PPI Kominfo Hingga Staf Ahli Menkominfo

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kamis, 17 Nov 2022 21:45 WIB
Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka lowongan jabatan di sejumlah posisi, mulai dari Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) hingga Staf Ahli Menkominfo.

Ada lima posisi yang tengah dicari Kominfo, yaitu Dirjen PPI, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi.

"Kami mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan perundang-undangan yang terkait," ujar Kominfo dalam siaran persnya, Kamis (17/11/2022).

Kominfo menyebutkan menerima berkas lamaran sejak tanggal 11 November sampai 24 November 2022 melalui website seleksi.kominfo.go.id.

Sebelumnya posisi Dirjen PPI ini terakhir ditempati oleh Ahmad M. Ramli. Ia kemudian naik jadi Staf Khusus Menkominfo dan posisi Dirjen PPI dipegang sementara oleh Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail.

Deskripsi Jabatan

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

  • Merumuskan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
  • Melaksanakan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
  • Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
  • Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
  • Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Inspektur Jenderal

  • Menyusun kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  • Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
  • Menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  • Melaksanakan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum

Mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum.

4. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya

Mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

5. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi

Mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi.

Persyaratan Umum

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  2. Tidak pernah berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai atau e- meterai Rp. 10.000;
  3. Telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV dari lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang program studinya terakeditasi atau lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  5. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
  6. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat selama 2 (dua) tahun;
  7. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pertanggal 31 Mei 2023.
  8. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c;
  9. Diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklat PIM Tingkat I) dan/atau Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tingkat II) dan/atau bentuk pendidikan lain yang setara;
  10. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP 2020 dan 2021);
  11. Tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan bermeterai atau e-meterai Rp.10.000,- dari Pejabat Yang Berwenang;
  12. Bersedia dilakukan klarifikasi Rekam Jejak yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai atau e-meterai Rp. 10.000;
  13. Telah menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi yang diwajibkan dan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk tahun 2021;
  14. Surat Pernyataan Bersedia Mutasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (wajib diisi bagi peserta diluar instansi Kementerian Komunikasi dan Informatika);
  15. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (yang akan dilakukan pembuktian pada saat tahap wawancara).



Simak Video "Kejagung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo ke Penyidikan"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/agt)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT