UU PDP Disahkan, Menkominfo: Payung Hukum Utama Untuk Data Pribadi

ADVERTISEMENT

UU PDP Disahkan, Menkominfo: Payung Hukum Utama Untuk Data Pribadi

Agus Tri Haryanto - detikInet
Selasa, 20 Sep 2022 17:47 WIB
Menkominfo Johnny G Plate Bicara Pengesahan UU PDP
UU PDP Disahkan, Menkominfo: Payung Hukum Utama Jaga Data Pribadi (Foto: Agus Tri Haryanto/detikcom)
Jakarta -

UU Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan. Aturan ini bisa jadi pelindung hukum data pribadi masyarakat.

UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini, Selasa (20/9/2022).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) akan menjadi payung hukum dalam menjaga data pribadi di Indonesia.

"Hari ini, Selasa tanggal 20 September merupakan tonggak sejarah baru di sektor digital. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum utama pelindungan data pribadi di Indonesia, yakni undang-undang pelindungan data pribadi yang sering disingkat UU PDP," ujar Johnny di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Sejak disampaikan RUU PDP pada 24 Januari tahun 2020 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI, Menkominfo mengatakan telah bahu-membahu menyelesaikan sebanyak 371 daftar inventarisasi masalah atau DIM.

Kemudian pada tanggal 7 September 2022 yang lalu, pemerintah dan panitia kerja RUU PDP di Komisi I DPR RI, RUU PDP telah disetujui untuk disahkan pada sidang paripurna dan hari ini yang tadi dilaksanakan.

"Panjangnya pembahasan yang dilalui merupakan proses untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang substantif, undang-undang yang komprehensif. Belum tentu dia sempurna, namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan di masyarakat," tuturnya.

Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan bahwa UU PDP disiapkan untuk diterapkan di seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat, baik perseorangan, perusahaan swasta, pemerintah, sampai berbagai institusi yang mengoperasikan layanan di Indonesia.

Sebagai informasi, UU PDP ini terdiri Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat.

Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup. Dalam 16 bab ini terdapat 76 pasal.

"UU PDP mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual, di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan, yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan processor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi," pungkasnya.



Simak Video "Ini Sanksi yang Diberatkan Jika Melanggar UU PDP"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT