Menkominfo Minta Jaga Kedaulatan Digital, Waspadai Konten Ilegal

ADVERTISEMENT

Merdeka Bagi Mereka

Menkominfo Minta Jaga Kedaulatan Digital, Waspadai Konten Ilegal

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kamis, 18 Agu 2022 11:46 WIB
Menkominfo memberikan keterangan pes terkait pencabutan akses 15 sistem elektronik. Setelah diverifikasi ternyata platform tersebut adalah judi online.
Menkominfo: Jaga Kedaulatan Digital Agar Tidak Terbentuk Kolonialisasi Baru (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital nasional agar tidak terbentuk kolonialisasi baru.

Pernyataan tersebut diucapkan dalam peringatan HUT ke-77 RI. Disampaikan Menkominfo, perayaan kemerdekaan Indonesia ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa dalam menegakkan kedaulatan negara.

"Tidak membuka ruang kolonialisasi baru, koloni digital, mengingat ruang digital merupakan ekstrateritorial dan data yang bergerak di dalamnya melewati lintas batas negara," ujar Menkominfo dalam keterangan tertulisnya, seperti diterima Kamis (18/8/2022).

Menurut Johnny, kedaulatan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat dikelola dengan baik.

"Pemanfaatan ruang digital harus mengacu dan sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan nasional. Terlebih di era disrupsi teknologi saat ini, kedaulatan digital menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi peran Penyelenggara Sistem Elektornik (PSE) yang telah melakukan pendaftaran sebagai bentuk melindungi warga Indonesia. Menkominfo mengungkapkan, keberadaan PSE yang legal memungkinkan agar masyarakat memanfaatkan ruang digital dengan baik.

"Ruang digital kita dapat berkembang dengan baik dan hak-hak masyarakat dimungkinkan mendapat perlindungan bila terjadi masalah dalam transaksi di ruang digital," katanya.

Menkominfo juga mengajak seluruh pihak untuk perlu terus menjaga ruang digital Indonesia agar tetap bersih dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Tidak memberikan ruang bagi tindakan ilegal dan melanggar hukum dalam ruang digital seperti radikalisme dan terorisme, perdagangan narkotika, judi online, pornografi online, fintech ilegal, dan tindakan perdagangan dan jasa ilegal, yang diedarkan dan diperdagangkan secara online dalam ruang digital Indonesia," pungkasnya.

Simak terus kampanye 'Merdeka Bagi Mereka' mulai 17 Agustus 2022 DI SINI!



Simak Video "Jawaban Menkominfo soal Ganti Nomor Indonesia ke Provider AS"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT