Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan nasib Google hingga YouTube yang belum terdaftar sampai penutupan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat pada 20 Juli 2022.

Google dan YouTube tidak ada dalam daftar PSE Lingkup Privat seperti tercantum pada laman pse.kominfo.go.id hingga sore ini, Kamis (21/7/2022).

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa perusahaan di bawah naungan Alphabet itu saat ini sedang dalam proses pendaftaran PSE ke Kominfo.

Adapun yang didaftarkan meliputi empat layanan, yaitu layanan mesin pencarian di internet (search engine), aplikasi pemetaan, toko aplikasi, dan yang berhubungan platform video.

"Barusan saya mendapatkan kabar Google melakukan pendaftaran empat lagi, selain Cloud dan Ads, yang sekarang itu YouTube, search engine, Google Maps, dan Play Store," ujar Semuel dalam konferensi pers virtual.

Dengan proses pendaftaran PSE Lingkup Privat yang tengah dilakukan Google dan lainnya itu, maka Google hingga YouTube dipastikan lolos dari jerat pemblokiran Kominfo.

"Sudah per jam 16.00 tadi (Google hingga YouTube didaftarkan ke Kominfo-red)," ungkapnya.

Google, YouTube, sampai Play Store itu menambah jumlah PSE yang terdaftar di Kominfo sebelumnya. Yang terbaru, sudah ada dua layanan milik Apple, yaitu App Store dan iCloud. Lalu ada Twitter, Tinder, Call of Duty Mobile, Zoom, Smadav, Line, PUBG Mobile, WeChat, Get Contact, HBO Go, We TV, Snapchat, Valorant, Indodax, Zalora, Netflix.

Layanan di bawah payung Meta, yakni Facebook, WhatsApp, Instagram terdaftar sebagai PSE asing. Selain itu ada nama Telegram, Gojek, Netflix, Shopee, Jenius, Genshin Impact, Ragnarok X: Next Generation, Free Fire, Microsoft Cloud, Mi Chat, Gopay, Ovo, Tiktok, Capcut, myPertamina, Mobile Legends, Spotify, dan Traveloka yang sudah terdaftar PSE Lingkup Lingkup Privat terlebih dahulu.

Sebelumnya, Kominfo mengungkapkan apabila perusahaan yang beroperasi secara digital di Indonesia, tidak mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat lewat tanggal 20 Juli 2022, maka otomatis berubah menjadi ilegal.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.