Sidang pertama Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman bersama negara anggota G20 untuk optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Mengingat saat ini, sektor digital terbukti mampu mendorong tata kelola kehidupan baru yang lebih bersifat data sentris.
"Baru saja tadi dilangsungkan rangkaian pertemuan pertama Digital Economy Working Group G20. Hasil pertemuan ini akan menjadi building block bagi berbagai macam isu digital," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022).
Ia menambahkan, sebagai tuan rumah forum G20, Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data sentris. Forum tersebut pun turut dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global. Merujuk kepada jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan IP atau Internet Protocol yang diprediksikan akan meningkat 3 kali lipat dari populasi global pada tahun 2023 berdasarkan data dari Cisco pada tahun 2020 lalu," katanya.
Berangkat dari situasi tersebut, maka pihaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi global akibat intensifikasi pembuatan replikasi data global yang diprediksi akan meningkat sebesar 23% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Adapun potensi pada sektor ekonomi diprediksi mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 315,5 Miliar di tahun 2030.
Untuk mengenjot transformasi digital, menurut Johnny, Indonesia mengangkat tiga isu prioritas, seperti Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Data Free-Flow with Trust and Cross-Border Data Flow di forum tersebut. Ketiga isu tersebut diangkat guna mengajak seluruh anggota G20 untuk bersama-sama berdiskusi mengenai peran sentral konektivitas digital dalam beragam lini kehidupan.
"Secara khusus, keterkaitannya pemulihan pasca pandemi COVID-19 mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, fair level playing field yang lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet," ujar Johnny.
Untuk digital skills and digital literacy, Johnny menjelaskan pemahaman tersebut memiliki peran sentral dalam menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
"Indonesia mendorong pembahasan isu ini untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digital reskilling dan upskilling masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital," katanya.
Isu ketiga membahas mengenai respon terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data, serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data. Sekaligus memahami diversifikasi pengaturan yang ada pada setiap negara.
Berangkat dari ketiga isu tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong agar terwujudnya penyusunan kebijakan data lintas batas negara sesuai dengan prinsip lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan rangkaian acara di dalam Presidensi G20 Indonesia ini guna menghasilkan deliverables yang konkret dan bermakna bagi ekonomi digital global. Mari bersama kita mengawal semangat Presidensi G20 Indonesia dalam menyongsong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan, Recover Together, Recover Stronger!," ujarnya.
Terakhir, ia mengatakan hasil diskusi hari pertama ini akan menjadi dasar agenda pembahasan dalam pertemuan selanjutnya yakni The 2nd Digital Economy Working Group Meeting, yang akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 17 - 18 Mei 2022 mendatang.
"Secara garis besar pertemuan ini melanjutkan secara intensif terkait isu prioritas Digital Economy Working Group G20 pada Kick Off Meeting pada tanggal 15 Maret 2022 yang lalu," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, forum tersebut tidak hanya dihadiri oleh perwakilan delegasi dari negara anggota G20 saja. Namun forum tersebut turut dihadiri oleh 4 Global Knowledge Partners DEWG yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Serta hadir pula 3 Knowledge Partners dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjadjaran (UNPAD).
(ega/ega)