.webp)
Pengamat teknologi Heru Sutadi mendesak agar Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan Presidensi G20 sebagai unjuk gigi negara di mata dunia, khususnya di bidang teknologi.
Sebagai informasi, saat ini Indonesia menjadi tuan rumah digelarnya pertemuan Forum G20, negara yang menjadi representasi perekonomian dunia dan punya posisi strategis.
Forum G20 terdiri dari 20 negara yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun sifatnya bergiliran, namun Presidensi G20 ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan leadership kita di antara negara-negara G20dan tentunya adalah memasukkan apa yang menjadi concern kita untuk jadi concern bersama diantara negara-negara G20," kata Direktur Eksekutif ICT Institute ini, Kamis (3/2/2022).
"Termasuk, di bidang teknologi yang mungkin saat ini lebih luas lagi ke arah ekonomi digital," kata Heru.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ditunjuk sebagai Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) dengan membawa tiga isu, yaitu Connectivity and post COVID-19 recovery, Digital skills and digital literacy; serta Cross border data flow and data free flow with trust.
Terkait hal tersebut, Heru menilai bahwa isu-isu masih belum cukup. Pertama, kata Heru, semestinya Indonesia juga bicara pada tataran leadership. Sehingga, yang pertama Indonesia harus menunjukkan leadership di teknologi, di ekonomi digital dan juga menghimpun kekuatan dari negara lain untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi digital yang dapat membawa kemajuan masing-masing negara.
Kedua, keamanan siber dan keamanan data. Mantan Komisioner BRTI ini mengatakan, Indonesia harus mengangkat isu itu karena sifat dari kejahatan siber itu lintas negara, sehingga kerja sama negara negara besar di G20 diperlukan.
"Jadi, tiga isu tidak cukup kita bawa, melainkan lima isu yang diangkat. Harusnya dikorelasikan dengan Pancasila yang memilih lima prinsip," ungkapnya.
Selain itu, isu cross border data flow baiknya kita berhati-hati. Jangan sampai ini membuka negara lain, negara manapun, manfaatkan data pribadi rakyat Indonesia.
"Tidak mentang-mentang G20 bebas memanfaatkan data pribadi penduduk negara lainnya. Sebab ini tetap harus dilindungi dan penggunaannya harus mendapat persetujuan dari tiap penduduk seperti setiap warga Indonesia, bukan negara," pungkasnya.
(agt/fay)
