.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka kesempatan bagi para multi stakeholders untuk terlibat memperjuangkan isu digital di Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia 2022.
Tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.
Sekjen Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba mengajak kerja sama lintas sektor membahas isu digital tersebut, yakni National Knowledge Partners dan National Strategic Stakholders.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Kami bekerja sama dengan akademisi dari UI, UGM, Unpad, dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner DEWG," tutur Mira dalam siaran persnya, Jumat (28/1/2022).
Disampaikannya, selain keempat institusi tersebut, Kominfo juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait.
Misalnya berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi.
"Selain dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan pelaku industri dan teman-teman asosiasi-baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun literasi digital," jelasnya.
Adapun National Strategic Stakeholders terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
"Jadi, melalui DEWG ini kita berharap dapat menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk semuanya. Bukan saja bagi negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh karenanya harus kita kerjakan sama-sama," paparnya.
Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menungkapkan isu digital menjadi sangat penting untuk Indonesia, karena sejak tahun 2019, Indonesia merupakan negara yang memperjuangkan kenaikan kelas diskusi isu digital di forum G20.
Sebelumnya, isu digital dibicarakan di level Task Force (gugus tugas), dan dengan dukungan dari Indonesia, Task Force tersebut sekarang berhasil dielevasi ke level Working Group (kelompok kerja).
"Indonesia sudah memperjuangkan sejak 2019, tahun 2020 diperjuangkan kembali dan disepakati kenaikan kelasnya. Jadi, Indonesia adalah negara pertama yang memimpin Digital Economy Working Group atau kelompok kerja ekonomi digital di forum G20," pungkasnya.
(agt/fay)
