Pemerintah Mau Bangun Pusat Data Nasional, Begini Saran Ahli

Pemerintah Mau Bangun Pusat Data Nasional, Begini Saran Ahli

Yudistira Imandiar - detikInet
Minggu, 04 Jul 2021 09:22 WIB
Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Pemerintah berencana membangun sendiri data center sebagai Pusat Data Nasional (PDN) untuk menyatukan 2.700 data center pemerintah. PDN akan dibangun di Bekasi, Batam, Labuan Bajo, dan ibukota negara yang baru dengan pembiayaan dari Perancis dan Korea Selatan.

Mengenai rencana tersebut, pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai PDN perlu untuk dijalankan, namun pemerintah tidak perlu membangunnya sendiri. Pemerintah, menurut Ardi, dapat berkolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center dengan memanfaatkan kapasitas idle data center yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

Ia menerangkan data center terdiri dari dua bagian, yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakkan server. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi di saat ini anggaran dan hutang pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Ardi menambahkan di era industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kolaborasi dan sistem hybrid sudah menjadi tren, sehingga pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar. Ia menilai pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yang berstandar internasional.

Ardi menyebut penyelenggara data center Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional. Dengan kondisi seperti ini, jelasnya, pemerintah sudah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus mengucurkan anggaran besar.

Ardi menjabarkan, untuk membangun gedung data center memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, ia menekankan pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki perusahaan-perusahaan anggota Indonesia Data Center Provider Organization (IDPro).

"Sehingga dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60% dari yang dialokasikan untuk membuat fisik data center. Selain itu risiko pemerintah juga bisa ditekan. Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki," papar Ardi dalam keterangannya, Minggu (4/7/2021).

Ia mengulas, beberapa risiko ketika pemerintah membangun fisik data center, seperti kapasitas gedung serta server data center milik pemerintah yang kemungkinan besar akan idle dan SDM pemerintah yang tidak mumpuni.

Ardi berpendapat, melalui kerja sama dengan IDPro, kemampuan SDM pemerintah dalam mengangani data center juga akan meningkat.

Ardi menyatakan saat ini pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro sudah memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan data center pemerintah. Ardi menyayangkan jika pemerintah tak bekerja sama dengan IDPro dan memanfaatkan properti yang saat ini banyak yang idle.

"Jika pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut? Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu lama. Tugas utama pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," urai Ardi.

Menurut Ardi, pemerintah harus mengerti betul ekosistem, perkembangan industri data center, dan aspek legal. Tidak semua infrastruktur harus dibangun dan dimiliki pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, harus mengemas dan melihat proyek ini secara jeli, sehingga dana yang dianggarkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan SDM dan membangun ekosistem industri teknologi masa depan.

"Pemerintah jangan hanya berfikir proyek semata. Saya ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber nasional," cetus Ardi.

(ega/ega)