.webp)
Pemerintah berupaya merapikan ribuan data center yang nantinya disatukan pada Pusat Data Nasional. Untuk mencapai misi tersebut, pemerintah diimbau untuk fokus kembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ketersediaan SDM yang menguasai kemampuan teknis dalam mengelola pusat data menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pengadaan Pusat Data Nasional.
Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengungkapkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dan pengelolaan data center terletak pada SDM. Sebab, hampir 73% masalah operasional data center ini disebabkan oleh personal yang tidak mumpuni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami di industri pun merasa kekurangan SDM yang mumpuni. Oleh karenanya, kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia Fakultas Teknik Elektro untuk bsia memiliki kurikulum khusus data center," ujarnya.
Hendra mengungkapkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak hanya menyoalkan pembangunan infrastruktur saja, yang mana itu merupakan ranah pelaku di industri. Disampaikannya, Kominfo diimbau untuk fokus pada pengembangan SDM yang mumpuni.
Hendra mengatakan, pembangunan Pusat Data Nasional tidak lantas menjadi solusi permasalahan industri data center, karena yang dibutuhkan talenta digital untuk mengoperasikan dan mengembangkan layanan data center dan komputasi awan.
 Diskusi virtual terkait pusat data nasional, menyelaraskan kebutuhan pemerintah dan pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri. Foto: screenshot |
Pada kesempatan yang sama, Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja berpendapat, pengadaan SDM untuk pengelolaan data center tidaklah murah.
Berkaca dari pengalaman Pusat Komando Siber Nasional Amerika Serikat, butuh waktu lima tahun untuk membangun SDM yang mumpuni, padahal anggaran yang disediakan berlimpah dan infrastrukturnya lengkap tersedia.
"Jadi, dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini tidaklah sesederhana bahwa ini ada anggarannya. Tapi, siapa yang menjalankan, SDM-nya mana. Peningkatan kemampuan SDM in penting terlebih untuk mencegah kebocoran data," tuturnya.
Selain itu, menurut Ardi, dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini sebaiknya semua stakeholder, baik pemerintah maupun industri melakukan kolaborasi.
Untuk itu, Ardi meminta pemerintah menghentikan rencana untuk membangun sendiri Pusat Data Nasional. Sebagai solusinya, pemerintah dapat memanfaatkan pusat data milik pelaku usaha nasional.
Hal itu dengan memperhatikan ketersediaan kapasitas data center milik pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pusat data nasional.
"Ini akan menjadi persoalan karena teknologi itu umurnya pendek. Jika pemerintah membangun sendiri data center dalam beberapa tahun teknologinya sudah dipastikan akan tertinggal dari data center pelaku usaha," pungkasnya.
Terkait kapasitas yang dimiliki industri data center saat ini, pada awal didirikan pada 2016 lalu, data center yang dipunyai IDPRO sebesar 38 MW dan hingga per bulan ini sudah menjadi 72 MW.
Diperkirakan pada akhir tahun ini akan bertambah menjadi 120 MW dan hampir semua anggota IDPRO membangun kapasitas baru setiap tahunnya.
(agt/fay)
