Diblokir di Mana-mana, China Lindungi Layanan dan Aplikasinya
Hide Ads

Diblokir di Mana-mana, China Lindungi Layanan dan Aplikasinya

Rachmatunnisa - detikInet
Rabu, 09 Sep 2020 21:47 WIB
CHIBA, JAPAN - SEPTEMBER 20:  A booth attendant plays a video game on a smartphone during the Tokyo Game Show 2018 on September 20, 2018 in Chiba, Japan. The Tokyo Game Show is held from September 20 to 23, 2018.  (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Diblokir di Mana-mana, China Lindungi Layanan dan Aplikasinya (Foto: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Jakarta -

Sejumlah negara memblokir aplikasi asal China dengan alasan keamanan. China pun melakukan sebuah inisiatif untuk melindungi aplikasi dan layanannya dengan membuat standar global menyangkut keamanan data.

Di bawah 'Global Initiative on Data Security' yang baru, China akan meminta semua negara menangani keamanan data secara komprehensif, obyektif, dan berbasis bukti, serta memelihara rantai pasokan yang terbuka, aman, dan stabil untuk teknologi dan layanan informasi dan komunikasi. Demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri China.

Inisiatif ini juga akan mendesak pemerintah untuk menghormati kedaulatan negara lain dalam cara mereka menangani data, sejalan dengan visi pemerintahan Beijing tentang 'kedaulatan dunia maya', di mana negara-negara menjalankan kontrol penuh atas internet mereka sendiri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip dari Forbes, rencana ini sepertinya secara khusus menyasar Amerika Serikat (AS). Sebabnya, 'Global Initiative on Data Security' China, muncul sebulan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan program 'Clean Network' yang akan mengecualikan perusahaan telekomunikasi, aplikasi, penyedia cloud, dan kabel bawah laut China dari infrastruktur internet yang digunakan oleh AS dan negara lain.

Lebih dari 30 negara dan wilayah merupakan bagian dari program 'Clean Network' AS pada awal Agustus. Bulan lalu, AS juga mengubah aturan yang tampaknya secara efektif memutuskan Huawei dari pasokan semikonduktor utama.

ADVERTISEMENT

Berbarengan dengan itu, Presiden AS Donald Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang melarang adanya transaksi dengan pemilik TikTok, ByteDance, dan pemilik WeChat, Tencent.

"Pada tindakan sepihak, negara tertentu terus membuat tuduhan tidak berdasar terhadap orang lain atas nama 'Clean Network' dan menggunakan keamanan sebagai dalih untuk memangsa perusahaan negara lain yang memiliki daya saing," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

"Tindakan bullying yang terang-terangan seperti itu harus ditentang dan ditolak," sambungnya.

Delapan poin utama dari 'Global Initiative on Data Security' yang digagas China ini termasuk tidak menggunakan teknologi untuk merusak infrastruktur penting negara lain atau mencuri data, dan memastikan penyedia layanan tidak memasang 'jalan tikus' di aplikasi atau produk mereka dan secara ilegal mendapatkan data pengguna.




(rns/fay)