.webp)
Pembuatan Satelit Republik Indonesia (Satria) telah dimulai pada akhir 2020. Dibutuhkan dana sebesar USD 550 juta atau setara Rp 8 triliun untuk membuat satelit Satria yang dijanjikan menghasilkan akses internet gratis di 150 ribu titik di Indonesia.
"Seluruh dana itu USD 550 juta atau sekitar Rp 8 triliun, di mana USD 425 juta itu merupakan pinjaman sindikasi dari ekspor kredit Prancis dan multilateral yang berkedudukan di Beijing, China. Sisanya adalah modal kita sendiri atau ekuitas," ujar CEO PT Satelit Nusantara Tiga Adi Rahman Adiwoso di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Sebagai informasi, Konsorsium PSN yang memenangkan tender proyek satelit Satria ini membentuk PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai perusahaan yang mengoperasikan satelit pemerintah tersebut. Adapun SNT ini dimiliki PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera yang semuanya tergabung dalam konsorsium PSN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan untuk pembuatan satelit Satria ini, dua investor yang dimaksud, yaitu BPI France dari Prancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dari China.
"Mengapa kita mengambil ekspor kredit? karena ekspor kredit itu bunganya jauh lebih rendah dari komersil dan juga jangka pengembaliannya cukup panjang, dalam hal ini dikembalikan dalam 12 tahun setelah beroperasi dan selama 3,5 tahun pembuatan satelit ini biaya bunganya dikapitalisasi sebagai project cost, biasanya komersil ini tidak bisa terjadi," tuturnya.
Skema serupa itu juga yang dipakai untuk melakukan pendanaan pembuatan satelit Nusantara Satu (N-1) dan satelit Nusantara Dua (N-2).
Untuk pembuatan satelit Satria ini, PT Satelit Nusantara Tiga menunjuk Thales Alenia Space yang bermarkas di Prancis, untuk merakit satelit internet pemerintah tersebut. Sedangkan untuk peluncurannya, roket Falcon 9 kepunyaan SpaceX dipilih untuk membawa satelit Satria menuju slot orbit 146 derajat Bujur Timur.
Satelit Satria akan diandalkan pemerintah untuk berperan dalam melayani akses internet dengan kapasitas 150 Gbps di 150 ribu lokasi, terdiri dari 93.900 titik untuk pendidikan (SD, SMP, SMA, dan pesantren ), 47.900 titik untuk pemerintahan (kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah), 4.900 titik layanan publik lainnya, dan 3.700 titik untuk kesehatan pada 2023 nanti.
(agt/fay)
