Ponsel BM Masih Dapat Sinyal, Kemenperin: Alatnya Belum Optimal

Ponsel BM Masih Dapat Sinyal, Kemenperin: Alatnya Belum Optimal

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Kamis, 25 Jun 2020 17:25 WIB
Pada hari ini, Senin (17/2/2020) pemerintah bersama operator seluler melakukan uji coba pemblokiran ponsel black market (BM).
Ilustrasi penjualan BM (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pelaku industri ponsel mengeluhkan ponsel black market (BM) yang masih beredar dan tetap bisa menggunakan sinyal operator Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hal itu terjadi karena alat yang dipakai saat ini belum optimal.

Menurut Achmad Rodjih, Direktur Industri Elektronika dan telematika Ditjen ILMATE Kemenperin, alat yang dimaksud itu adalah mesin validasi nomor IMEI, atau tepatnya Central Equipment Identity Register (CEIR).

Dalam acara Webinar Sosialisasi dan Edukasi Validasi IMEI bertajuk "Membangun Komitmen Bersama Terapkan Aturan Validasi IMEI", Achmad menyebut Mesin CEIR ini baru akan diterima Kemenperin pada 24 Agustus 2020 mendatang, meski ia berharap alatnya bisa datang lebih cepat dari waktu yang diharapkan.

"SDM dan infrastruktur kami persiapkan agar siap pada waktunya," ujar Achmad dalam acara tersebut.

Padahal, CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi ponsel yang nomor IMEI-nya tak ada di mesin tersebut nantinya secara otomatis tak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.

Jadi selama ini, Kemenperin masih menggunakan CEIR versi cloud untuk mendata ponsel BM yang ada di pasaran. Baik CEIR versi hardware maupun cloud disebut mempunyai fungsi yang sama persis dan bisa dipakai untuk memblokir IMEI.

"Antara CEIR Cloud dan CEIR hardware memiliki fungsi yang sama persis dan bisa melakukan juga pemblokiran IMEI, jika produk atau ponsel tidak termasuk dalam katagori Black Market atau BM yakni tidak teregistrasi dalam TPP Produk, TPP Import dan data operator," ungkap Nur Akbar Said, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam acara yang sama.

Sebelumnya diberitakan, regulasi pemblokiran ponsel BM ini sejatinya sudah ditetapkan pada 18 April lalu. Namun sejauh ini masih banyak ponsel BM yang masih bisa mendapat sinyal dari operator seluler di Indonesia.



Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)