RUU ITE Terancam Dikembalikan ke Pemerintah

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE) terancam dikembalikan kepada pemerintah. Saat ini RUU ITE tersebut tengah dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI. Menurut sumber detikinet, isi RUU yang cenderung 'gado-gado' tersebut adalah pangkal permasalahannya.Pansus DPR beberapa waktu lalu telah melakukan rapat dengar pendapat umum dengan para praktisi TI. Dari pendapat dan masukan dari para praktisi tersebut, meskipun belum ada pendapat resmi dari Pansus, kenyataan bahwa isi RUU tersebut adalah 'gado-gado' mulai terbuka.Pansus itu sendiri diketuai oleh RK Sembiring Meliala (PDIP) dari Komisi I tersebut, dengan wakilnya Muhammad Sofian Mile (Partai Golkar) dan Andi Ghalib (PPP)."Kini beberapa anggota Pansus sudah mulai memikirkan, apakah akan meminta pemerintah untuk memperbaiki isi RUU tersebut, ataukah mengajukan RUU tersendiri yang merupakan hak inisiatif DPR," demikian disampaikan seorang sumber kepada detikinet, Selasa (29/11/2005. Para anggota Pansus mulai memahami bahwa RUU ITE yang menjadi tanggung-jawab pembahasan olehnya tersebut merupakan hasil negosiasi antara RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) versi Universitas Padjajaran dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE) versi Universitas Indonesia. Kedua RUU tersebut kemudian disandingkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi kala itu, sebelum diajukan kepada DPR.Dan kini isi RUU ITE yang merupakan gabungan dari versi UI dan versi Unpad tersebut, seakan menjadi tidak saling-terkait diantara beberapa pasal-pasal didalamnya. Beberapa anggota Pansus sudah mulai mengkritisi hal tersebut. Kini tinggal menunggu bagaimana keputusan Pansus, apakah menerima RUU ITE tersebut, mengembalikan kepada pemerintah untuk disempurnakan, ataukah mengajukan RUU tersendiri. (nks/)