Situs Pemda, Kenapa Bisa Mahal?

Jakarta - Musim e-government (e-gov), pemerintah daerah (Pemda) berlomba-lomba membuat situs yang memajang informasi daerah masing-masing. Sayangnya, banyak daerah yang menjadikan pengadaan situs ini sebagai proyek. Jadilah, situs-situs daerah yang harganya selangit, tapi kualitasnya tak sepadan. Sebenarnya, apa saja komponen biaya pengembangan situs pemerintah?Detikinet mewawancarai pengembang situs, yang biasa membuat situs pemerintah atau situs daerah. Christian, adalah pengembang situs dari sebuah perusahaan Web Services yang berbasis di Jakarta. Ia mengungkap, proposal proyek untuk menggarap situs daerah biasanya mengandung beberapa komponen biaya. "Idealnya proposal proyek pengembangan situs daerah mengandung lima sampai enam komponen biaya," ungkap Christian. "Komponen biayanya terdiri dari biaya pembuatan web, biaya disain web, biaya hosting, biaya collocation server, biaya maintenance konten, dan biaya meeting," tuturnya. Biaya meeting? "Iya kalau proyek ke pemerintah, entah kenapa biaya meeting harus dirumuskan," paparnya.Menurut Christian, komponen paling mahal biasanya berimbang antara biaya pengembangan web dan biaya desain web. Christian juga mengatakan bahwa perusahaannya sudah biasa menemukan unsur korupsi dan kolusi dalam pengembangan situs pemerintah.Gimson Ahmed, dalam mailing list pembaca detikinet menceritakan bahwa pengerjaan situs pemerintah biasanya melibatkan pihak ketiga untuk mengajukan penawaran ke instansi pemerintah. Ini bisa berupa makelar atau perusahaan yang biasa menangani proyek pemerintah."Karena menurut aturan, instansi pemerintah harus membelinya dari rekanan atau perusahaan. Jika perusahaan hosting tidak berinisiatif mengajukan penawaran, maka instansi tersebut tidak bisa menyewa jasa suatu perusahaan hosting," katanya. "Oleh karena itu, kemudian muncul perantara," imbuhnya. Sistim perantara inilah yang biasanya membengkakan biaya pengembangan situs. Christian mengungkap, nilai proyek yang diajukan ke DPRD atau komisi anggaran daerah bisa berkisar Rp 500 juta. "Itu adalah harga yang diajukan si perantara. Perusahaan pengembang bisa saja mengajukannya dengan nilai Rp 400 juta," paparnya.Kepada perusahaan pengembang, si perantara bisa mengatakan bahwa anggaran yang disetujui adalah Rp 300 juta, ungkap Christian. Lalu, jika perusahaan pengembang tidak mungkin mengembangkannya sendiri, mereka akan sub-kontrakan ke perusahaan lain. "Nah, perusahaan lain ini bisa saja hanya menghabiskan Rp 100 juta untuk mengembangkannya. Itu sudah termasuk biaya maintenance selama satu tahun," ungkap Christian. Mentawaionline, Rp 1,95 Miliar?Jika dihubungkan dengan kasus mentawaionline, tidak mengherankan kalau situs yang harganya mencapai Rp 1,95 miliar itu, terseret ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tak heran kalau orang awam pun bisa menilai proyek itu kental muatan korupsi.M. Wirawan, Web Consultant dari perusahaan pembuat web lainnya memperkirakan, situs sekelas mentawaionline, bisa dikembangkan hanya dengan dana Rp 40 juta. Kalau mencakup dana perawatan konten dan keamanan selama 1 tahun, biayanya bisa mencapai Rp 100 juta."Situs mentawaionline dikembangkan dengan PHPNuke, aplikasi content management systems yang bisa didapat secara gratis. Terlebih sekarang situs itu sedang di-hack, dari sana ketahuan kualitas pengembangan dan perawatannya," ungkap Wirawan. (nks/)