Rentetan Serangan Amerika untuk Goyang Huawei

Jakarta - Amerika Serikat seakan anti dengan Huawei. Bukan cuma soal penangkapan sang Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou, 'pertikaian' antara Negeri Paman Sam dengan raksasa teknologi China itu sudah sejak lama terjadi.

Pada intinya, Amerika sangat curiga bahwa Huawei adalah 'antek' pemerintah China. Jika teknologi atau perangkat Huawei diterapkan, dicemaskan akan jadi sarana China melakukan aksi mata-mata.

Mulai kapan Amerika mencurigai Huawei? Apa saja alasannya? Berikut penjelasan singkatnya yang dihimpun detikINET dari berbagai sumber.

Curiga dari Tahun 2010

Foto: Alexander Koerner/Getty Images

Dimulai sekitar tahun 2010, pejabat intelijen AS mulai memperingatkan perusahaan swasta dan lembaga lainnya di negara itu, bahwa Huawei dimanfaatkan sebagai proxy aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh pemerintah China.

Tahun 2012, Komite Intelijen AS mempublikasikan laporan investigasi Huawei serta ZTE. "Komite hampir tak menerima satupun informasi tentang peran Pemerintah China di Huawei atau secara spesifik bagaimana Huawei berinteraksi secara formal dengan mereka," begitu tulis laporan ini.

"Huawei menolak menyediakan detail tentang operasional bisnisnya di Amerika Serikat, tidak mengungkap detail deal mereka dengan militer China atau intelijennya dan tak akan memberi jawaban jelas soal proses pengambilan keputusan di perusahaan," tambah laporan itu.

Huawei pun makin dicurigai karena tak mau terbuka. Komite juga mempertanyakan bisnis Huawei dengan Iran karena tak memberikan dokumen yang jelas. Kecurigaan AS itu membuat bisnis Huawei sulit berjalan di sana. Pada tahun 2011, mereka gagal mengakuisisi sebuah perusahaan AS karena tidak direstui pemerintah.

Perangkat Huawei telah dilarang oleh beberapa lembaga AS karena kekhawatiran soal keamanan. Tahun 2018 ini, presiden Donald Trump tak memperbolehkan pemerintah AS memakai produk apapun buatan Huawei dan ZTE setelah mendapat peringatan dari CIA.

Operator besar AS, AT&T, kemudian juga membatalkan rencana menjual flagship besutan Huawei. Masih di tahun ini, sebuah startup yang didukung Microsoft dan Dell menggugat Huawei terkait tudingan pelanggaran paten.

Mengajak Sekutu Boikot Huawei

Foto: ABC Australia

Pemerintah AS belum lama ini mengajak negara-negara sekutunya berhenti menggunakan perangkat buatan Huawei.

Seorang sumber, seperti dikutip dari Wall Street Journal, menyebut pemerintah AS sudah bertemu pemerintah sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Italia, dan mengajak mereka berhenti menggunakan perangkat buatan Huawei.

Tak sekadar mengajak, AS juga mengiming-imingi insentif bagi negara yang memilih untuk tak menggunakan perangkat buatan pabrikan asal China itu.

Sebelumnya, Pemerintah AS sudah resmi memblokir penggunaan perangkat buatan Huawei di pemerintahan, dan menolak memberi izin peritel yang berlokasi di dekat markas militer untuk menjual ponsel Huawei.

Namun usaha mereka tak sampai di situ. Mereka juga takut kalau markas militer mereka yang berada di luar negeri bisa disusupi dan disadap jika koneksi internet mereka menggunakan jaringan komersial di negara lain yang menggunakan perangkat buatan Huawei.

Huawei sebenarnya tak tinggal diam menghadapi antipati AS ini. Mereka membuka sebuah tempat di Inggris dan Jerman yang dibuat untuk menguji dan membuktikan keberadaan 'backdoor' ataupun malware di perangkat buatannya.

Politisi dan Militer AS Dilarang Pakai Huawei

Foto: Anggoro Suryo Jati/detikINET

Belum lama ini, Democratic National Committee (DNC) Amerika Serikat (AS) memperingatkan para kandidat partainya yang akan bertarung dalam pemilu November agar tidak menggunakan perangkat besutan Huawei dan ZTE.

Larangan ini dikeluarkan terkait dengan alasan keamanan. Seperti diketahui, pemerintahan Donald Trump menekan perusahaan AS untuk tidak menjual produk Huawei atau ZTE karena dicurigai bisa digunakan untuk memata-matai AS.

Awal tahun ini, mereka mendesak operator telekomunikasi AT&T membatalkan kesepakatan dengan Huawei yang ingin mendistribusikan smartphone mereka di AS. Dan perintah itu dipatuhi AT&T.

Chief Security Officer DNC Bob Lord, dalam pernyataannya melalui email menyebutkan, sangat penting bagi para anggota dan staf partai memperhatikan peringatan ini. "Tolong pastikan bahwa Anda tidak menggunakan atau membeli perangkat ZTE atau Huawei untuk keperluan bekerja maupun personal," sebutnya.

Chairman Federal Communications Commission Ajit Pai, Maret lalu mengatakan kekhawatiran praktik mata-mata yang kemungkinan dilakukan perusahaan asal China. "Celah pada jaringan kami, pada router, switch, dan secara virtual pada berbagai jenis perlengkapan, bisa dimanfaatkan untuk menginjeksi virus, serangan DDoS, mencuri data, dan serangan lainnya," ujarnya.

Setelah pernyataannya tersebut dikemukakan, Departemen Pertahanan dan Keamanan AS berhenti menjual ponsel dan modem merek Huawei dan ZTE di toko basis militer AS dengan alasan keamanan.

Australia dan Selandia Baru Ikut-ikutan

Foto: Anggoro Suryo Jati/detikINET

Di bulan Agustus, pemerintah Australia melarang Huawei menyuplai perangkat untuk jaringan 5G yang akan digelar di sana. Dikutip detikINET dari Reuters, Australia mengikuti jejak Amerika Serikat yang juga mencekal Huawei dengan alasan keamanan nasional.

Otoritas Australia dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perusahaan yang mungkin diarahkan oleh pemerintahan asing akan membuat jaringan telekomunikasi Australia berpotensi rentan terhadap akses atau gangguan yang tak berizin.

Pemerintahan asing yang dimaksud jelas salah satunya adalah China. Dan meskipun nama Huawei tidak disebutkan secara gamblang, sumber dari pemerintah Australia menegaskan bahwa perusahaan asal China inilah yang menjadi sasaran.

Hukum di China memang mensyaratkan organisasi atau penduduk mereka untuk mendukung dan bekerjasama dengan intelijen. Namun Huawei membantah dikontrol oleh Beijing dan mereka menyatakan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Australia.

Kemudian bulan kemarin, giliran Pemerintah Selandia Baru melarang operator seluler lokalnya untuk menggunakan perangkat jaringan buatan Huawei.

Operator seluler yang dimaksud adalah Spark, yang dalam pernyataannya menyebut mereka tak bisa menggunakan perangkat 5G bikinan Huawei pada BTS miliknya setelah larangan yang datang dari badan pemerintah bernama Goverment Communications Security Bureau (GCSB).

Alasan GCSB dalam mengeluarkan larangan ini adalah terkait keamanan nasional, setelah mereka mengaku menemukan adanya risiko keamanan yang cukup signifikan setelah mereka meneliti rencana Spark.

Pembelaan Huawei dan Pemerintah China

Foto: David Becker/Getty Images

Chairman Huawei Eric Xu menyatakan bahwa tanpa mereka, AS tidak akan memenangkan perlombaan jaringan 5G di masa depan. Pasalnya, Huawei memiliki beragam teknologi kuncinya.

"Sebagai pemimpin teknologi 5G, kami tak punya kesempatan melayani konsumen AS. Sekarang, saya tidak yakin apakah mereka bisa mencapai target menjadi pemain nomor satu dunia di 5G," tandas Xu yang dikutip detikINET dari CNBC.

Memblokir Huawei di AS menurutnya berarti membuat iklim kompetisi tidak ketat. Dan ujung-ujungnya, konsumen yang paling dirugikan karena ongkos layanan menjadi mahal.

"Tanpa partisipasi pemimpin teknologi 5G, pihak telko akan menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli perangkat 5G. Maka kosumen harus membayar lebih untuk layanan 5G yang tidak sebagus di pasar lain," papar dia.

Pemerintah China juga berulangkali membela Huawei. Misalnya saat pemerintah Australia melarang Huawei dan juga ZTE memasok perangkat telekomunikasi untuk jaringan 5G. Pemerintah China menandaskan pelarangan itu adalah kesalahan dan akan berimbas negatif.

"Pemerintah Australia telah membuat kesalahan dan dengan melakukan hal itu, akan memiliki dampak negatif dalam hal komersial bagi perusahaan China dan Australia," sebut Kementerian Perdagangan China di situsnya.

Kementerian Luar Negeri China pun meminta agar Australia berbuat adil bagi perusahaan asal negara mereka dan tidak membawa-bawa isu keamanan nasional untuk melakukan diskriminasi.

"Kami mendesak pemerintah Australia meninggalkan prasangka ideologis dan menyediakan lingkungan kompetitif yang fair bagi operasi perusahaan China di Australia," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang.

Penangkapan Bos Huawei

Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou. Foto: Istimewa

Puncak perseteruan AS dengan Huawei mungkin dengan ditangkapnya Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou. Padahal kasus yang menjeratnya sudah terjadi sejak 2008 lalu.

Meng Wanzhou atau dikenal juga dengan nama Cathy Meng, antara Februari 2008 sampai April 2009 tercatat sebagai anggota dewan direksi Skycom, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Hong Kong.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (9/12/2018), pada akhir 2019, kantor cabang Skycom di Tehran, Iran, menawarkan perangkat komputer buatan Hewlett-Packard (HP) senilai 1,3 juta euro ke Mobile Telecommunication Co of Iran, meski AS sudah mengumumkan sanksi dagang ke negara tersebut.

Data ini terungkap dari sekitar 13 halaman proposal yang ditandai 'Huawei confidential' lengkap dengan logo Huawei. Huawei sendiri saat itu menyebut tak jadi menjual perangkat tersebut ke Iran, karena HP melarang penjualan produk buatannya ke negara tersebut.

Huawei menyebut Skycom sebagai partner lokal utama mereka. Namun dari investigasi Reuters, terungkap kalau Skycom bukan sekadar partner Huawei, karena banyak dokumen yang mengkaitkan kedua perusahaan tersebut.

Namun Huawei saat itu menepis tuduhan tersebut. Huawei menyebut hubungan antara Skycom hanyalah kerja sama bisnis biasa.

"Huawei telah membetuk sistem kepatuhan perdagangan yang sejalan dengan praktik industri dan bisnis kami di Iran sudah mematuhi semua hukum dan regulasi termasuk yang dibuat oleh PBB. Kami juga meminta partner kami, seperti Skycom, untuk melakukan komitmen yang sama," ujar Huawei dalam pernyataannya saat itu.

Pendiri Huawei Mantan Militer China

Ren Zhengfei. Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Huawei didirikan oleh sosok bernama Ren Zhengfei pada tahun 1987. Di tahun 1970-an, Ren bergabung ke militer China di bagian penelitian tentang teknologi. Meski tak pernah punya pangkat formal, berbagai temuannya membuatnya jadi sosok yang dihargai.

"Dia sempat tak masuk dalam Partai Komunis China karena latar belakang sosial keluarganya. Saat di militer, Ren membuat beragam pencapaian teknologi yang diakui. Tahun 1982, Ren pensiun dari militer karena ada pengurangan orang. Di 1983, dia jadi orang sipil dan pindah ke Shenzen untuk bekerja di bisnis elektronik," tulis buku biografi Ren.

Ren kemudian memutuskan mendirikan perusahaan baru bernama Huawei dengan modal sekitar 4.000 poundsterling dari 5 investor. Rencana perusahaan itu belum benar-benar matang. Namun kemudian, perlahan tapi pasti, Huawei dinakhodainya meraih kesuksesan besar.

Namun demikian, Huawei belakangan terus dicurigai khususnya oleh Amerika Serikat, karena dianggap bisa saja menjadi sarana pemerintah China melakukan aksi mata-mata. Apalagi latar belakang Ren sang pendiri, yang jadi anggota Partai Komunis China sejak tahun 1978 dan juga pernah bergabung di militernya.

Ren dan petinggi Huawei lain selalu membantah mereka memfasilitasi atau diminta oleh pemerintah China melakukan penyadapan. Dan AS pun sampai saat ini, tidak pernah menunjukkan bukti konkretnya.

Penangkapan sang anak, Meng Wanzhou, juga tidak terkait aksi mata-mata. Melainkan perannya dalam memuluskan transaksi terlarang antara Huawei dengan Iran, negara yang kena embargo perdagangan AS.