Selasa, 12 Jun 2018 14:32 WIB

Vietnam Sahkan UU Kontroversial Terkait Google Cs

Virgina Maulita Putri - detikInet
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Vietnam baru saja mengesahkan Undang-Undang Cybersecurity yang dinilai kontroversial. Pemungutan suara untuk menetapkan undang-undang ini dilaksanakan hanya dua hari, pasca-demonstrasi besar-besaran menolak aturan tersebut yang terjadi di berbagai kota di Vietnam.

Undang-undang yang disetujui oleh 91% anggota parlemen Vietnam ini mengharuskan perusahaan teknologi global, seperti Google dan Facebook untuk menyimpan data pribadi milik pengguna secara lokal di Vietnam. Selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut juga diharuskan membuka kantor perwakilan di Vietnam.

Sejauh ini, para perusahaan yang dimaksud itu menyatakan menolak proposal pemerintah Vietnam terkait disahkannya Undang-Undang Cybersecurity.



Kepala Komite Pertahanan dan Keamanan Vietnam Vo Trong Viet yang menyusun undang-undang ini, mengatakan bahwa persyaratan menyimpan data secara lokal merupakan cara yang krusial untuk melawan kejahatan siber dan sudah sesuai dengan ketentuan internasional.

"Menempatkan data center di Vietnam meningkatkan biaya untuk bisnis tapi ini merupakan syarat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keamanan siber negara ini," kata Viet kepada anggota parlemen Vietnam, seperti dikutip detikINET dari Reuters, Selasa (12/6/2018).

Proposal undang-undang ini menjadi salah satu isu yang dibawa oleh pendemo saat demonstrasi besar-besaran di hari Minggu. Menurut ahli dan aktivis yang kontra, undang-undang ini hanya akan melukai ekonomi Vietnam dan kelompok yang mengkritisi pemerintah.

Sementara itu dari pihak ketiga, seperti dari Amerika Serikat dan Kanada, mencoba untuk mempengaruhi Vietnam guna menunda pemungutan suara. Kedua negara ini bahkan meminta Vietnam untuk meninjau ulang undang-undang tersebut agar sesuai dengan standar internasional karena dikhawatirkan undang-undang ini akan menghalangi inovasi digital dan cybersecurity di Vietnam ke depannya.



Vietnam Digital Communication Association (VDCA) memperkirakan undang-undang ini akan mengurangi GDP Vietnam hingga 1,7% dan investasi asing hingga 3,1%.

Undang-undang ini juga dikhawatirkan akan membungkan suara dari kelompok yang kontra pemerintah. Karena undang-undang ini mengharuskan perusahaan untuk menghapus konten yang dianggap melecehkan pemerintah dari platformnya maksimal sehari setelah diminta oleh pihak yang berwajib. (agt/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed