BERITA TERBARU
Jumat, 04 Agu 2017 19:24 WIB

Konsultansi Publik Aturan OTT Dibuka Kembali

Adi Fida Rahman - detikInet
Menkominfo Rudiantara bersama Google (Adi Fida Rahman/detikINET) Menkominfo Rudiantara bersama Google (Adi Fida Rahman/detikINET)
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan aturan soal layanan over the top (OTT) akan dikonsultansikan ke publik mulai pekan depan, Senin (7/8/2017).

Ini kali kedua Kominfo melakukan konsultansi aturan OTT ke publik. Sebelumnya, Mei lalu, Kominfo melakukan konsultasi publik dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2016.

Belum lagi menjadi Peraturan Menteri, Kominfo mengonsultasikan kembali aturan OTT tersebut. Ini lantaran terdapat aturan Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KLBI).

"Karena ada KLBI baru,kita coba terapkan di sini (aturan OTT). Agar kita nggak punya isu di pajak lagi," kata Rudiantara saat berbincang usai menggelar konferensi pers pertemuannya dengan pihak Google dan Twitter di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (4/8/2017).

Dengan dilakukan konsultasi publik kembali, Kominfo ingin melihat respon dari berbagai pihak, terutama penyedia layanan OTT. Sehingga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah, baik soal konten maupun penanganan pajak.

"Ini kan sebenarnya ada tiga tujuannya, pertama untuk mengapresiasi masalah customer service. Kedua hak dan kewajiban secara hukum, ketiga masalah fiskal," jelas Chief RA.

Terkait perubahan dari BUT ke KLBI, Menkominfo pun menyadari penerapannya perlu waktu untuk transisi. Tapi hal itu tidak menjadi persoalan.

"Mereka (penyedia layanan OTT) harus mengubah model bisnisnya nanti. Nah ini perlu transisi, mereka kan perusahaan internasional. Tapi perlahan kita transisi dengan KBLI. Saya berharap tahun 2017 ini bisa selesai," pungkas Menkominfo.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang KBLI, penyelenggara platform digital merupakan hasil penyesuaian terhadap item-item yang terdapat dalam KBLI 47919, di mana e-retail tetap menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan.

Sedangkan penyelenggaraan platform digital dalam bentuk market place berbasis platform, daily deals, price grabber, atau iklan baris online menjadi kewenangan Kementerian Kominfo dalam KBLI 63122: Portal Web dan atau Platform Digital Berbasis/Berorientasi komersial. (afr/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed
  • Unik, Ada Go-Jek Bentor di Gorontalo

    Unik, Ada Go-Jek Bentor di Gorontalo

    Minggu, 27 Mei 2018 20:10 WIB
    Go-Jek kini telah resmi hadir di Gorontalo. Kehadiran layanan ini melalui kemitraan dengan para pengemudi becak motor atau yang sering disebut dengan bentor.
  • Ada Jutaan Anak Muda yang Diblokir WhatsApp

    Ada Jutaan Anak Muda yang Diblokir WhatsApp

    Minggu, 27 Mei 2018 19:03 WIB
    Jutaan pengguna WhatsApp tak bisa menggunakan layanan chat milik Facebook tersebut. Kebijakan pemblokiran ini diberlakukan bagi pengguna di bawah 16 tahun.
  • Leica Tutup Riwayat Kamera Ikonik M7

    Leica Tutup Riwayat Kamera Ikonik M7

    Minggu, 27 Mei 2018 17:07 WIB
    Seri M bisa dibilang adalah lini kamera jagoan buatan Leica. Umurnya pun terbilang panjang, seperti seri M7, yang pertama dirilis pada 2002 silam.
  • Palapa Ring Paket Tengah Hampir Rampung

    Palapa Ring Paket Tengah Hampir Rampung

    Minggu, 27 Mei 2018 16:16 WIB
    Menteri Kominfo Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus dan bisa beroperasi September.
  • Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Minggu, 27 Mei 2018 15:10 WIB
    Bagi yang berinvestasi Bitcoin harus waspada. Mata uang digital paling populer ini ternyata masih jadi primadona para pelaku kejahatan siber di seluruh dunia.
  • Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Minggu, 27 Mei 2018 14:06 WIB
    Essential kini ada di ujung tanduk. Sebab, pengembangan ponsel baru di bawah naungan bapak Android terancam dibatalkan, bahkan sampai perusahaannya mau dijual.
  • Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Minggu, 27 Mei 2018 13:02 WIB
    Selain memperluas akses jaringan 4G, operator seluler XL Axiata yang identik dengan warna biru itu juga melakukan perluasan jaringan 4,5G di 100 kota/kabupaten.