Hal tersebut diungkapkan Durov usai melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Selasa sore (1/8/2017). Sayangnya, pria berdarah Rusia itu tidak mengutarakan alasannya.
"Untuk membuka kantor, waktunya saya belum bisa pastikan kapan waktunya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini dunia virtual, yang penting ada dulu komunikasinya. Telegram sendiri kan organisasi non profit, itu berbeda dengan media sosial lain yang ngejar iklan. Paling tidak ada itu, jadi perlakuannya berbeda sendiri," kata Rudiantara.
![]() |
Untuk komunikasi lancar dengan Pemerintah Indonesia, misalnya ada konten negatif seperti penyebaran propaganda terorisme dan radikalisme, Durov dan Kominfo sepakat untuk membentuk direct channel yang ada di Telegram. Sehingga bila ditemukan konten negatif di platform tersebut dapat dilaporkan ke Telegram untuk segera ditangani.
"Kami segera membentuk tim khusus untuk memantau gerakan propaganda teroris yang dilakukan melalui percakapan, seperti ISIS. Kami akan menonaktifkan akun atau channel mereka," tegas Durov. (afr/afr)