.webp)
Akhirnya Microsoft mendapatkan persetujuan dari Uni Eropa, terkait akuisisinya terhadap Activision Blizzard seharga USD 68,7 miliar atau sekitar Rp 1.000 triliun.
Dilansir Kotaku, Senin (22/5/2023) bulan lalu, upaya mereka untuk membeli Activision diblokir di Inggris. Alasannya sendiri, karena transaksi tersebut ada kaitannya dengan pasar cloud gaming, dan berdampak pada kurangnya inovasi serta sedikit pilihan bagi gamer Inggris ke depannya.
Namun pada tanggal 15 Mei 2023 lalu, regulator Uni Eropa mengumumkan telah memberikan restu. Itu menjadi secercah harapan bagi Microsoft, untuk bisa menyelamatkan mega merger ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana tidak, bila akuisisinya gagal, Microsoft dipastikan membayar biaya pemutusan hingga puluhan miliar rupiah. Kerugian tersebut disampaikan langsung oleh CEO Activision Blizzard, Bobby Kotick.
Dirinya mengungkapkan, kalau perusahaannya bakal menerima uang sebesar USD 3 miliar atau sekitar Rp 44 triliun. Kabar itu beredar setelah akuisisi tersebut ditolak oleh otoritas Inggris.
Sedangkan Uni Eropa punya pendapat yang berbeda dengan Inggris. Mereka mengklaim, bahwa kesepakatan antara Microsoft dan Activision, hanya akan menghasilkan lebih banyak persaingan dalam industri game dengan membantu inovasi di pasar cloud gaming.
"Investigasi pasar mendalam Komisi menunjukkan, bahwa Microsoft tidak akan dapat membahayakan pesaingnya baik konsol dan multi-game subscription," kata mereka.
Bahkan Uni Eropa tidak setuju dengan alasan otoritas Inggris memblokir akuisisi Microsoft terhadap Activision. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa membuka Call of Duty, Diablo IV dan lainnya ke pasar cloud gaming, hanya akan memacu kompetisi di Industri ini.
Nah dengan bergabungnya Uni Eropa, maka sudah ada 10 negara yang memberikan restu mengenai akuisisi Microsoft terhadap Activision. Dari peraturan yang diberlakukan, mereka harus mendapatkan total 14 persetujuan.
Kabar terbaru, hubungan Microsoft dengan Activision sudah mendapatkan restu dari Ukraina dan Afrika Selatan. Menurut Komite Antimonopoli Ukraina, kedua perusahaan besar itu tidak melakukan aktivitas ekonomi di bidang layanan cloud gaming di negaranya.
(hps/fay)
