Jepang Bayar Para Jomblo Agar Mau Pakai Aplikasi Kencan

Jakarta -

Jepang dilanda krisis pernikahan dan kelahiran anak. Berbagai cara pun dilakukan termasuk di Prefektur Kochi, di mana pemerintah setempat menawarkan insentif keuangan untuk mendorong para lajang muda menggunakan aplikasi kencan.

Penduduk berusia 20 hingga 39 tahun di sana bisa menerima hingga 20.000 yen (Rp 2,1 jutaan) untuk menutupi sebagian besar biaya aplikasi pencari jodoh yang disetujui, termasuk aplikasi populer seperti Tapple.

Pejabat setempat mengatakan subsidi tersebut kurang lebih setara biaya keanggotaan tahunan situs kencan tersebut. Para pengguna akan disurvei di kemudian hari untuk melihat apakah skema ini berhasil. Prefektur Kochi dilaporkan bekerja sama dengan Tapple bulan Desember untuk mendorong kencan online lebih aman dan terpercaya.

"Harga rata-rata untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biayanya," kata seorang pejabat, dikutip detikINET dari Independent.

Wilayah lain seperti prefektur Miyazaki mencoba memberikan dukungan serupa, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil, yakni hingga 10.000 yen. Reaksi di dunia maya beragam. Beberapa orang menyambut baik, yang lain berpendapat masalah lebih mendasar seperti tekanan finansial, jam kerja panjang, dan biaya membesarkan anak adalah hal-hal yang membuat hubungan asmara dan pernikahan menjadi sulit.

Aplikasi kencan menjadi cara umum bagi anak muda di Jepang untuk menemukan pasangan. Survei pemerintah tahun 2024 menemukan sekitar satu dari empat orang yang sudah menikah di bawah usia 39 tahun bertemu dengan pasangannya secara online, lebih banyak dibanding pertemuan melalui pekerjaan atau sekolah.

Tantangan populasi Jepang memburuk beberapa tahun terakhir, terutama di pedesaan seperti Kochi, di mana banyak anak mudanya pindah. Negara ini mencatat hampir satu juta lebih banyak kematian daripada kelahiran di 2024, penurunan populasi tahunan terbesar sejak pencatatan dimulai enam dekade lalu.

Data tahun tersebut dari Kementerian Urusan Dalam Negeri menunjukkan hanya 686.061 kelahiran, angka terendah sejak 1899 dan sebanyak 1,59 juta kematian. Bank Dunia juga menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua dunia, hanya dikalahkan Monako.

Otoritas Jepang melakukan beragam strategi untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk memperluas fasilitas penitipan anak, subsidi perumahan, bahkan meluncurkan aplikasi kencan yang dikelola pemerintah. Pemerintah Tokyo tahun lalu meluncurkan uji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu untuk pegawai agar mereka lebih terdorong untuk berkeluarga.

(fyk/asj)