Inggris menjadi negara kesekian yang melarang penggunaan TikTok di perangkat milik negara. Artinya, semua menteri dan pegawai yang bekerja untuk pemerintah Inggris dilarang menginstal TikTok di perangkat kerjanya.

Larangan ini diumumkan setelah beberapa menteri di Inggris memerintahkan review keamanan data untuk mencari tahu apakah data pemerintahan yang sensitif bisa terancam oleh aplikasi yang diinstal di perangkat kerja.

Hasil review itu juga mencakup beberapa aplikasi media sosial lainnya, tapi hanya TikTok yang dilarang. Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Tim Dowden mengatakan larangan ini sifatnya hanya pencegahan tapi sudah langsung berlaku.

Dowden mengatakan review yang dilakukan oleh pakar keamanan siber menemukan bahwa ada risiko seputar seberapa sensitif data pemerintah bisa diakses dan digunakan oleh platform tertentu. Ia menambahkan aplikasi bisa mengumpulkan data seperti kontak dan lokasi, yang jika berada di perangkat milik negara data itu bisa menjadi sangat sensitif.

"Keamanan informasi pemerintah yang sensitif harus diutamakan, jadi hari ini kami melarang aplikasi ini di perangkat milik pemerintah. Penggunaan aplikasi pengumpul data lainnya akan terus ditinjau," kata Dowden dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari CNBC, Jumat (17/3/2023).

Dowden menekankan larangan ini hanya berlaku untuk perangkat kerja, jadi menteri dan pegawai pemerintahan Inggris masih bisa menginstal TikTok di perangkat pribadinya.

Pemerintah Inggris juga akan mempertimbangkan pengecualian untuk penggunaan TikTok di perangkat milik pemerintah. Tapi pengecualian ini hanya untuk kasus khusus untuk urusan pekerjaan, misalnya untuk mengelola akun TikTok milik Downing Street.

Juru bicara TikTok mengatakan pihaknya kecewa dengan kebijakan pemerintah Inggris. Menurut mereka kebijakan ini tidak terkait dengan keamanan data melainkan masalah geopolitik.

"Kami meyakini larangan ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas, di mana TikTok, dan jutaan pengguna kami di Inggris, tidak ikut berperan," kata juru bicara TikTok.

"Kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran apapun tapi harus dinilai berdasarkan fakta dan diperlakukan sama seperti kompetitor kami," sambungnya.

Kebijakan pemerintah Inggris ini mengikuti negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa yang melarang penggunaan TikTok di perangkat milik pemerintah. Pemerintahan Joe Biden bahkan meminta ByteDance untuk menjual TikTok jika tidak ingin diblokir total di AS.