.webp)
Qlue, penyedia ekosistem smart city, mendorong terciptanya kota yang ramah dan inklusif bagi perempuan dengan memanfaatkan teknologi.
Sebabnya, kota yang ramah dan inklusif bagi perempuan diyakini akan menjadi kota yang layak huni oleh masyarakat.
Menurut President Qlue Maya Arvini, model pembangunan kota Jakarta yang terjadi selama kurun waktu 10 tahun terakhir juga bisa menjadi acuan bagaimana mewujudkan pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti lampu penerangan hingga rambu lalu lintas juga menjadi aspek yang ikut mempengaruhi rasa aman saat beraktivitas.
Begitu juga pembangunan infrastruktur melalui jaringan teknologi informasi yang menjadi faktor penting dalam memberikan rasa aman. Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di ruang publik juga menjadi penting agar dapat memberikan rasa aman maupun tingkat kepercayaan diri bagi perempuan dalam beraktivitas.
Solusi Qlue yang dapat meningkatkan utilitas CCTV melalui teknologi kecerdasan buatan ini juga mampu menganalisis perilaku, mendeteksi penyusup, maupun mengenali wajah sehingga mampu meningkatkan aspek pengawasan di ruang publik.
Solusi Qlue yang dapat menjadi saluran pelaporan warga juga bisa menjadi sarana dalam mendukung pembangunan kota yang inklusif bagi perempuan. Aplikasi pelaporan warga yang disediakan oleh Qlue ini sudah digunakan oleh lebih dari 30 kota di Indonesia. Sedangkan, teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan utilitas kamera CCTV sudah diimplementasikan di kota Minamichita, Jepang.
"Faktor edukasi juga penting karena pembangunan kota yang inklusif juga mesti diimbangi pemahaman yang baik dari kaum perempuan, karena tingkat literasi digital perempuan di Indonesia masih berada di angka 59% di 2021 sesuai data Biro Pusat Statistik. Jadi kalau pembangunan suatu kota direncanakan secara baik, tentu akan menjadi kota yang cerdas dan inklusif. Dan saya yakin itu yang akan dilakukan melalui pembangunan ibu kota baru nanti," jelas Maya, dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (30/5/2022).
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan pada 2021, kasus kekerasan pada perempuan justru terjadi lebih banyak di daerah perkotaan. Kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan pada 2021 tercatat sebesar 338.496 kasus dimana angka ini meningkat 50% dari laporan tahun 2020 sebanyak 226.062 kasus yang terverifikasi.
Halaman selanjutnya: Survei kasus kekerasan terhadap perempuan >>>
Hasil survei pun menunjukkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ini lebih banyak terjadi di perkotaan dengan persentase 27.8% dan 23.9% di pedesaan. Data-data ini disampaikan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 dengan responden perempuan berusia 15-64 tahun yang tersebar di 160 Kabupaten/Kota pilihan pada 12.800 rumah tangga.
Lewat diskusi bertema "Mewujudkan Kota Inklusif Bagi Perempuan" yang digelar Qlue bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), disebutkan bahwa keberadaan kota yang inklusif terhadap perempuan juga diyakini akan menjadikan kota tersebut sebagai kota yang layak huni dan memiliki taraf hidup yang baik.
Qlue sendiri memiliki sejumlah solusi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam menghadirkan sistem pengawasan yang komprehensif sesuai kebutuhan. Solusi bernama QlueUnity tersebut terdiri dari teknologi optimalisasi kamera pengawasan yang dapat meningkatkan utilitas dari kamera CCTV.
Peningkatan utilitas tersebut dilakukan dengan fitur Intrusion Detection yang dapat mendeteksi gerak-gerik suatu objek yang dianggap mencurigakan di tempat umum. Selain itu, fitur pengenalan wajah juga dapat membantu otoritas terkait untuk memitigasi potensi gangguan keamanan saat kamera CCTV pengawas mendeteksi keberadaan seseorang yang masuk dalam daftar hitam (blacklist).
Temuan-temuan tersebut kemudian diolah melalui sebuah dashboard yang kemudian dapat memvisualisasikan data tertentu. Sistem pada dashboard tersebut juga terintegrasi dengan aplikasi pada telepon pintar agar pihak berwenang dapat segera memberikan respon yang cepat dan akurat di lapangan.
