Facebook dkk Dikritik, Jadi Sarang Penyebaran Hoax Vaksin COVID-19
Hide Ads

Facebook dkk Dikritik, Jadi Sarang Penyebaran Hoax Vaksin COVID-19

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Minggu, 18 Jul 2021 11:38 WIB
Jakarta -

Pemerintah AS mengkritisi platform media sosial seperti Facebook dan sejenisnya terkait penyebaran hoax vaksin COVID-19.

Menurut Presiden Joe Biden, Facebook dan media sosial lain membolehkan terjadinya penyebaran misinformasi terkait vaksin COVID-19, yang menyebabkan peningkatan korban meninggal akibat virus tersebut.

"Mereka membunuh orang-orang...pandemi yang kita alami saat ini terjadi di orang yang belum divaksin, dan mereka membutuh orang-orang," ujar Biden, seperti dikutip detikINET dari The Verge, Minggu (18/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Pernyataan tersebut dilontarkan Biden setelah sebelumnya pemerintah AS menjalankan kampanye untuk menekan Facebook dan media sosial lain agar mengambil langkah lebih agresif untuk memerangi penyebaran hoax terkait vaksin COVID-19.

Beberapa hari lalu Surgeon General Vivek Murthy meminta platform media sosial untuk berinvestasi lebih banyak dalam memerangi hoax virus Corona. Menurutnya, perusahaan media sosial harus mengubah algoritmanya agar pesan hoax yang menyebar tidak teramplifikasi, atau menjadi lebih besar.

Mereka pun diminta untuk membuat fungsi sharing yang lebih ketat agar pengguna berpikir berulang kali sebelum menyebarkan postingan yang berisi kabar hoax. Terakhir, Murthy juga merekomendasikan agar platform media sosial memberikan hukuman tegas untuk akun-akun yang berulang kali melanggar aturan.

Facebook belum mengeluarkan tanggapannya terhadap permintaan tersebut. Sementara Twitter mengaku langsung mendatangi kantor Surgeon General untuk membicarakan soal kebijakan misinformasi tersebut.

"Kami setuju dengan Surgeon General -- memberantas misinformasi soal kesehatan membutuhkan pendekatan dari semua pihak. Kami melanjutkan untuk bekerja sama dan berkonsultasi dengan otoritas kesehatan masyarakat global, ahli kesehatan publik, dan pejabat terkait untuk membantu masyarakat mendapat informasi yang akurat soal COVID-19," ujar juru bicara Twitter.

(asj/agt)