Facebook, Google, dan Twitter Ancam Hengkang dari Hong Kong

Facebook, Google, dan Twitter Ancam Hengkang dari Hong Kong

Josina - detikInet
Selasa, 06 Jul 2021 18:35 WIB
poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Sejumlah perusahaan teknologi yang tergabung dalam Koalisi Internet Asia (AIC) termasuk Facebook, Google dan Twitter mengancam akan pergi dari Hong Kong jika mereka mengubah undang-undang privasinya.

Ancaman tersebut dikirim dalam surat yang dikirimkan oleh AIC, di mana usulan amandemen undang-undang privasi di Hong Kong dapat membuat individu terkena sanksi berat dan bisa membuat perusahaan bertanggung jawab atas kampanye doxing.

Perusahaan teknologi ini khawatir jika staf mereka dapat menghadapi investigasi kriminal atau bahkan tuntutan jika pengguna membagikan informasi pribadi secara online, meskipun mereka tidak bermaksud jahat.

"Sama sekali tidak proporsional dan dapat membungkam kebebasan berbicara. Memperkenalkan sanksi yang ditujukan kepada individu tidak selaras dengan norma dan tren global," tulis koalisi dilansir detiKINET dari Engadget.

Mengutip dari Reuters, satu-satunya cara untuk menghindari sanksi bagi perusahaan teknologi ini mungkin adalah dengan menahan diri dari berinvestasi dan menawarkan layanan mereka di Hong Kong.

Dalam surat enam halaman itu, Direktur Pelaksana Komisi Internet Asia Jeff Paine mengakui bahwa amandemen yang diusulkan berfokus pada keamanan dan privasi data pribadi individu. Namun, pihaknya ingin menekankan bahwa doxing adalah masalah yang serius.

Selama protes anti-pemerintah di Hong Kong pada tahun 2019, doxing yang merupakan tindakan secara terbuka dengan merilis informasi pribadi atau identitas tentang seseorang atau organisasi, mendapat sorotan karena polisi yang menjadi sasaran usai rincian data pribadi mereka dirilis secara online.

Rincian alamat rumah beberapa petugas dan sekolah anak-anak juga diungkap oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah. Beberapa di antaranya mengancam mereka dan keluarga mereka secara online.

"Kami percaya bahwa undang-undang anti-doxing, yang dapat memiliki efek membatasi kebebasan berekspresi, harus dibangun di atas prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas," tegas koalisi AIC.

Hingga kini baik Facebook, Twitter dan Google masih menolak berkomentar. Sementara itu, Komisaris Privasi Hong Kong untuk Data Pribadi mengakui sudah menerima surat yang ditulis oleh koalisi. Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru diperlukan setelah doxing mendorong batas 'moralitas dan hukum'.

Ia bersikeras bahwa perubahan undang-undang tidak akan berpengaruh pada kebebasan berekspresi, dan juga tak akan menghalangi investasi dari perusahaan luar negeri ke wilayah Hong Kong.

Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa pejabat pro-China akan menyalahgunakan undang-undang yang diamandemen untuk membungkam perbedaan pendapat dan menciptakan pasal karet.



Simak Video "Facebook Kembangkan Smartwatch Pertamanya"
[Gambas:Video 20detik]
(jsn/fyk)