YouTube akhirnya mengambil langkah terkait kudeta militer di Myanmar, yaitu dengan memblokir lima akun milik militer Myanmar.

Akun yang diblokir dan dihapus itu antara lain adalah kanal YouTube Myanma Radio and Television (MRTV) milik pemerintah dan Myawaddy Media, akun milik militer Myandar yang dipakai untuk menyebarkan propaganda militer.

Ini adalah langkah intervensi pertama YouTube terkait kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar yang terjadi pada Februari lalu, yang berbuntut pada rentetan aksi demonstrasi di negara tersebut. Hingga kini jumlah korban tewas dalam aksi demonstrasi tersebut mencapai 38 korban jiwa.

"Kami sudah menghapus sejumlah kanal dan video di YouTube yang melanggar aturan komunitas," ujar juru bicara YouTube.

Sebelumnya, YouTube juga pernah menghapus 34 kanal yang dipakai sebagai aksi propaganda selama Pemilu di Myanmar pada 2020 lalu, demikian dikutip detikINET dari The Verge, Minggu (7/3/2021).

Pemblokiran yang dilakukan YouTube ini memang hanya dilakukan pada sebagian kecil akun propaganda militer Myanmar, namun setidaknya mereka sudah menunjukkan posisinya sebagai pro demokrasi dalam aksi kudeta tersebut.

Langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Facebook, yang memblokir dan menghapus semua laman militer di platformnya itu. Facebook pun mematikan akses militer ke sistem iklan miliknya.

Facebook sendiri sebelumnya menuai kritikan karena dianggap membiarkan militer Myanmar menggunakan platform media sosial tersebut. Termauk yang memicu kebencian terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Sejak kudeta yang menggulingkan Aung San Suu Kyi di awal Februari, Myanmar kembali ke pemerintahan militer secara penuh. Militer Myanmar pun telah berulang kali mematikan akses internet dan memutus akses ke sejumlah situs media sosial.

Tetapi meski ketika para jenderal mengambil tindakan untuk memblokir Facebook, mereka terus menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan propaganda.

Dikutip dari The New York Times, Facebook kemudian menghapus sejumlah halaman milik pihak militer dan jaringan TV negara. Platform milik Mark Zuckerberg itu juga menghapus akun resmi para pemimpin militer senior Myanmar yang terkait dengan kekerasan terhadap Rohingya.