.webp)
Perlindungan kewajiban: Pasal 230
Tidak banyak yang disetujui Demokrat dan Republik di Capitol Hill, termasuk Perlindungan kewajiban pasal 230, undang-undang berusia puluhan tahun, ada dalam daftar pendek itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang-undang tersebut melindungi Google, Facebook, Twitter dan raksasa teknologi lainnya dari tuntutan hukum atas konten yang diposting pengguna di platform mereka.
Biden telah menjadi kritikus vokal Pasal 230 tersebut, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996.
Demokrat, seperti Biden, mengatakan Facebook dan perusahaan lain terlalu mudah dimanfaatkan, terutama ketika aktor jahat menggunakan platform mereka untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian, serta ikut campur dalam pemilu.
Biden kepada The New York Times pernah mengatakan bahwa Pasal 230 harus segera dicabut untuk Facebook dan platform lainnya.
Sementara itu, Partai Republik menuduh raksasa media sosial menyensor kaum konservatif secara online. Dalam minggu-minggu menjelang pemilihan, Trump bahkan pernah men-tweet "REPEAL SECTION 230 !!! " setelah Facebook dan Twitter berupaya memperlambat penyebaran artikel The New York Post yang berisi klaim yang belum diverifikasi tentang putra Biden.
Net Neutrality
Tidak seperti kalangan Demokrat lainnya yang mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020, Biden tidak banyak bicara tentang netralitas internet.
Namun, kemungkinan netralitas internet akan kembali populer di bawah kepemimpinan Biden. Seorang juru bicara kampanye Biden mengatakan, presiden terpilih adalah pendukung perlindungan netralitas internet yang kuat.
Tapi rekam jejak Biden menceritakan kisah yang berbeda. Ketika dia menjadi senator, dia tidak ikut mensponsori atau mendukung undang-undang netralitas internet, termasuk Undang-Undang Pelestarian Kebebasan Internet 2007.
Lanskap politik telah berubah pada netralitas bersih sejak Biden menjabat di Senat. Netralitas bersih di bawah Title II sangat didukung oleh Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi, yang berarti bahwa melawan perlindungan yang kuat kemungkinan besar akan menentang prinsip inti dari platform partai saat ini.
Broadband pedesaan
Selama kampanyenya, Biden menyebut pembangunan kembali kelas menengah di Amerika sebagai kewajiban moral di zaman sekarang. Dia melihat bahwa merevitalisasi pedesaan Amerika sebagai landasan atas upaya itu.
Sebagian besar dari strategi pembangunan ekonomi pedesaannya menginvestasikan USD 20 miliar untuk mendapatkan akses broadband untuk komunitas yang belum memilikinya. Dia juga menyerukan untuk bermitra dengan utilitas kota untuk menghadirkan koneksi broadband fiber ke komunitas di seluruh pedesaan Amerika.
Kesenjangan digital adalah masalah yang diakui Partai Republik juga. Gedung Putih telah bekerja dengan FCC dalam program Peluang Digital Pedesaan yang mengalokasikan kembali USD 20,4 miliar dalam pendanaan untuk mensubsidi infrastruktur broadband di daerah yang kurang terlayani. Trump juga memasukkan akses internet berkecepatan tinggi sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai USD 2 triliun.
