.webp)
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah gencar-gencarnya memblokir situs streaming film bajakan di internet. Tapi, hal itu dirasa masih belum cukup bagi pelaku industri kreatif.
Hooq, sebagai penyedia layanan streaming on demand, ingin pemerintah tak hanya memblokir situs terkait, tetapi juga mempersulit akses agar masyarakat tidak mengunjungi website yang sudah merugikan industri.
"Blokir lagi, blokir lagi. Iya (susah) tapi yang mudah dilakukan ya itu. Artinya, mudah ngeblokir," ungkap Country Head Hooq Indonesia, Guntur Siboro, di Jakarta, Senin (27/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guntur tak memungkiri bahwa situs film streaming bajakan itu mati satu tumbuh seribu. Maka dari itu, Hooq menyarankan agar pemerintah lebih giat mempersulit aksesnya.
"(Blokir) itu untuk mempersusah, mempersulit, meski nggak akan pernah hilang tapi (setidaknya) dibuat susah bagi pelanggan yang mau (akses situs streaming film bajakan), juga susah penyedianya juga," ungkapnya.
Di samping itu semua, kesadaran masyarakat untuk mendukung industri kreatif seperti perfilman ini perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga soal tarif langganan yang terjangkau juga menjadi kunci dalam memerangi konten bajakan.
"Kesadaran di industri ini harus didukung. Generasi muda yang kerja, cari yang bayar. Kalau yang belum kerja cari yang gratisan. Penentuan harga itu penting, masa mau korbankan industri dengan Rp 100 ribu per bulan, bahkan di Hooq Rp 3.500 per hari. Masa nggak bisa dorong industri dengan nonton cari yang legal," tutur Guntur.
Baca juga: IndoXXI Tutup, Ini Respon Menkominfo |
(fyk/fay)
