Ke WSIS, Onno Bakal Nombokin Pemerintah?

Jakarta - Meski ditunjuk sebagai bagian dari Delegasi Republik Indonesia ke WSIS, Onno W. Purbo tak kunjung mendapatkan surat bebas fiskal. Akibatnya, ia terancam nombokin Pemerintah untuk berangkat ke Tunisia. Onno W. Purbo, aktivis internet yang sukses menggiring kemerdekaan frekuensi 2,4 Ghz, akan berangkat ke World Summit on Information Society (WSIS) sebagai salah satu pembicara. Selain itu, ia pun ditunjuk secara resmi sebagai bagian dari Delegasi Republik Indonesia (delri). WSIS merupakan Konferensi Tingkat Tinggi yang diprakarsai PBB untuk membahas masalah masyarakat informasi. Konferensi itu akan diadakan di Tunisia, 14-19 November 2005. Nah, sebagai Delri ke WSIS, Onno dijanjikan akan dibebaskan dari biaya fiskal penerbangan dari Indonesia (Rp 1 juta-red). Rencananya Onno akan berangkat ke Tunisia Sabtu (12/11/2005). Anehnya, seperti penuturan Onno kepada detikinet, Jumat (11/11/2005), surat tanda bebas fiskal tersebut belum juga diterimanya. "Berarti kalau besok tidak ada juga, saya nombok Rp 1 juta buat Republik. Nasib lah buat berjuang," ujarnya. Pihak yang telah berjanji memberikan surat bebas fiskal tersebut adalah Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Onno telah ditunjuk sebagai bagian dari Delri melalui sebuah Surat Keputusan Menteri Kominfo. Hingga Jumat, Onno terus berupaya menghubungi pihak Kominfo.Menurut Onno, ia tidak mempermasalahkan besar biaya fiskal namun ia ingin melihat apakah pemerintah bisa memenuhi janji. "Ya kita lihat saja, bisa tidak mereka pegang janji. Saya sih lagi mau ngetest aja," ujarnya ringan. Onno W. Purbo, yang dikenal sebagai Dr.Purbo oleh khalayak luar negeri, memang punya tingkah laku yang agak nyeleneh. Mantan dosen di Institut Teknologi Bandung ini telah bertahun-tahun menggalang komunitas untuk berjuang membebaskan frekuensi 2,4 Gigahertz dari kewajiban lisensi. Perjuangan Onno dan aktivis Teknologi Informasi di Indonesia itu beroleh hasil ketika Departemen Perhubungan (ketika itu masih membawahi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) menjadikan pembebasan 2,4 GHz sebagai program 100 hari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Berkat sukses tersebut oleh The International Development Research Centre (IDRC) Onno dijuluki The Liberator (Sang Pembebas-red). IDRC adalah lembaga asal Kanada yang memberi bantuan dana bagi penelitian Onno.Namun dalam berbagai kesempatan Onno mengaku perjuangan belum selesai. Masih ada frekuensi lain, 5,8 GHz misalnya, yang jika dimerdekakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penetrasi Internet di Indonesia. Onno, yang selalu menyebut dirinya sebagai rakyat biasa, pun terus melanjutkan perjuangannya dengan 'ceramah' dan aksi seputar pengadaan akses internet murah bagi rakyat Indonesia. Perjuangan itu pun agaknya masih jauh dari selesai. (wsh/)