Senin, 24 Des 2018 16:25 WIB

Demi Pilpres, Kominfo Galakkan Literasi Digital

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kominfo akan gencarkan literasi digital demi menangkal hoax. Foto: Lamhot Aritonang Kominfo akan gencarkan literasi digital demi menangkal hoax. Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menjelang memasuk tahun politik di 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan galakkan literasi digital.

Hal tersebut dilakukan mengingat pada tahun depan akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres. Isu pencemaran nama baik dan SARA berpotensi meningkat, khususnya yang beredar di internet.



"2019 itu tahun politik di mana banyak kasus pencemaran nama baik dan SARA. Jangan sampai isu-isu tersebut jadi pemecah belah bangsa. Maka dari itu kita lakukan literasi digital dan edukasi ke masyarakat," tutur Rizki Amelia selaku Kasie Penerapan Literasi Digital Ditjen Aptika Kementerian Kominfo.

Kominfo juga akan melakukan sosialisasi kepada pemilik akun media sosial, agar mereka tidak menjadi provokator sampai menyerbarkan hoax.

Selain masyarakat pada umumnya, literasi digital dan edukasi ini ditunjukkan kepada para pemula, di mana mereka juga mempunyai hak memilih presiden pilihannya.

Literasi digital dan edukasi yang digencar oleh Kominfo di tahun 2019 akan difokuskan di 15 provinsi. Wilayah tersebut berdasarkan catatan Bawaslu merupakan area yang rawan.

"Rawan ini dinilai kurang bebas dan adil. Ada beberapa kelompok yang memaksakan kehendak. Kerawanan ini jadi dasar menjadi daerah tingkat kerawanannya," sebutnya.

Dipaparkan, 15 provinsi yang dimaksud, di antaranya yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Yogyakarta, NTB, dan NTT.



Untuk lakukan literasi digital tersebut, Kominfo mempunyai program dinamakan Siberkreasi yang terdiri dari hingga 100 komunitas.

Kendati gencar melakukan literasi digital dan edukasi ini, bukan berarti Kominfo meninggalkan pemblokiran situs-situs yang melanggar perundang-undangan. Meskipun, porsi pemblokiran tersebut tak lebih banyak dari literasi digital dan edukasi.

"Bukan tidak banyak. Sebenarnya, penapisan akan terus dilakukan, khususnya seperti perjudian dan pornografi akam terus digalakan," pungkasnya.

(agt/afr)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed