"Agendanya perbaikan, tata cara, dan penanganan konten negatif, itu aja. Yaudah, semuanya (dipanggil)," ujar Rudiantara ditemui di Menara Kibar, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Kapan pertemuan itu berlangsung, Rudiantara sendiri mengaku belum mengetahuinya. Namun yang pasti, ia menargetkan koordinasi antara pemerintah dengan penyedia OTT tersebut dapat selesai pada bulan ini juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rudiantara lantas menjelaskan persoalan Pemerintah Indonesia dengan Telegram hingga berujung blokir pada akhir pekan lalu. Disampaikannya, Telegram berbeda dengan platform lainnya yang bersifat komersil. Telegram menyebutkan dirinya sebagai non profit organization kepada Pemerintah Indonesia.
"Karena sudah komunikasi, yang lain itu ada kontak, nomor teleponnya ini, organisasinya di sini, dapat dihubunginnya ini, dalam 24 jam siapa saja yang dapat dikontak, itu ada dan Telegram gak ada karena Telegram ini non profit jadi cara bekerjanya berbeda," sebut pria yang disapa Chief RA . (afr/afr)