"Saya lihat chief RA pendekatannya bagus sekali, sangat multi stakeholder," kata Henri Kasyfi Soemartono, Ketua Umum KlikIndonesia kepada detikINET, Rabu (12/11/2014).
"Contohnya kemarin, lebih dari 25 tokoh TIK yang diajak video conference bareng (untuk negosisasi pembukaan blokir Vimeo). Tapi memang PR (pekerjaan rumah) kita ini banyak sekali, jadi tidak ada solusi overnight," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau sebagai Ketua Umum KlikIndonesia, saya dukung penuh chief RA setiap langkahnya yang menuju internet Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berdaulat," kata dia. Menurutnya, banyak sekali kelompok pengguna internet Indonesia yang ada saat ini, dan tidak mudah untuk mengakomodir semuanya.
"Namun jika kita bereferensi pada internet sehat, aman, dan berdaulat, seharusnya mayoritas kelompok pengguna internet kita akan terakomodir," ujar Henri yang juga komisaris Internet Data Center Indonesia (IDC).
"Saat ini, fokus kita lebih banyak ke penanganan konten negatif, padahal PR yang tidak kalah pentingnya adalah membuat internet kita berdaulat, dari kondisi sekarang dimana konten asing lebih dari 80% diubah menjadi konten lokal yang lebih dari 80%.
"Otomatis, jika konten lokal lebih banyak digunakan, konten negatif semisal pornografi dan lainnya lebih bisa ditekan. Kita melihat ke depan saja, bantu chief RA yang menurut saya pendekatannya sangat beda. Kalau internet kencang tapi isinya konten asing, malah makin tidak berdaulat kita," jelasnya.
Apresiasi terhadap Menkominfo yang baru ini juga datang dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Menurut Ketua Umum APJII Sammy Pangerapan, latar belakang Rudiantara sebagai orang industri akan lebih mempermudah kerjasama antara APJII dan Kominfo untuk mempercepat pembangunan internet di Indonesia.
"Kami berharap kerjasama sinergis seperti ini bisa terus dilanjutkan," ucap Sammy belum lama ini saat berbincang dengan detikINET.
Β
Langkah Menkominfo Rudiantara yang mengajak netizen dalam menangani pemblokiran Vimeo juga diapresiasi Direktur Eksekutif ICT Watch Donny BU.
Menurutnya, jika langkah itu sebagai pintu masuk untuk kerjasama multi stakeholder -- government, civil society, sektor privat, akademisi, teknis dan lainnya -- yang lebih inklusif dan setara dalam rangka mewujudkan tata kelola (konten) internet yang transparan dan akuntabel, maka perlu diapresiasi.
"Hanya saja, jika netizen hanya sebagai pihak yang 'cuci piring' atas kasus yang terjadi di zaman menteri sebelumnya, maka sangat disayangkan," ujar Donny.
(rou/ash)