Kartu Nirkontak Bikin Biaya e-KTP Membengkak Rp 1,7 Triliun?

Jakarta - Kartu nirkontak digunakan agar kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca sehingga terhindar dari pengikisan pada lapisan pelindung chip. Namun penggunaan kartu jenis ini menuai kritik, sebab dianggap mengakibatkan pembengkakan biaya.

Husni Fahmi, Kepala Program e-KTP dari BPPT sebelumnya menjelaskan bahwa kartu nirkontak memiliki daya tahan tinggi karena terlindung dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya.

"Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khususnya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak," tutur pria lulusan Purdue University, AS ini.

Hanya saja, alasan di atas sulit diterima oleh Institut dan Studi Pengamat Kependudukan Indonesia. Menurut mereka, karena keputusan memilih interface nirkontak (contactless) imbasnya memberikan selisih biaya sekitar US$1 per kartu.

"Artinya jika dikalikan dengan 170 juta penduduk Indonesia (pemegang KTP), keputusan yang kelihatannya sederhana ini ternyata mengakibatkan uang negara perlu keluar ekstra sekitar Rp 1,7 triliun! (170 juta * US$1 = US$ 170 juta = sekitar Rp 1,7 triliun)," tegasnya, dalam keterangan tertulis yang dikutip detikINET, Rabu (3/2/2010).

"Jika kita membangun sebuah pabrik atau gedung senilai Rp 40 miliar saja, tentunya dengan berdasarkan analisis kelayakan yang akurat, maka patut dipertanyakan, apakah keputusan yang mengakibatkan pembengkakan biaya Rp 1,7 triliun ini telah melalui perhitungan yang matang?" lanjutnya.

Selain itu, Institut dan Studi Pengamat Kependudukan Indonesia juga melihat kontrakdiksi dalam kebijakan penggunaan nirkontak ini. Pertama, lebih banyak negara yang mengimplementasikan interface kartu kontak daripada nirkontak.

Kedua, perbankan yang terkenal kehati-hatiannya sangat tinggi, memilih interface kontak untuk kartu kredit yang kebijakannya di-review oleh banyak tenaga ahli di dunia.

Dan terakhir, Malaysia dan Thailand, dua negara yang secara iklim dekat dengan Indonesia, menggunakan interface kontak untuk e-ID mereka.

"Implementasi e-KTP adalah keputusan yang sangat tepat dan patut didukung. Namun dengan implementasi yang tepat, maka akan banyak manfaat yang bisa didapat oleh Indonesia. Namun implementasi e-KTP secara salah akan mengakibatkan Indonesia terjebak pada teknologi," pungkas lembaga ini.  (ash/faw)