Setumpuk pekerjaan rumah (PR) pun siap menyambut Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu untuk segera dibereskan di departemen yang akan dipimpinnya tersebut.Β
Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan, pada dasarnya siapapun yang nantinya terpilih sebagai menkominfo akan disambut dengan tangan terbuka. Namun, lanjutnya, ada sederet tantangan yang harus segera diselesaikan oleh sang menteri baru tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Β Β
Kedua, melanjutkan program Universal Service Obligation (USO). "USO untuk telepon berdering kan sudah berjalan, sedangkan kalau desa pintar itu masih pra-kualifikasi," imbuh Gatot kepada detikINET, Senin (19/10/2009).
Selajutnya yang akan hadir dalam hitungan minggu, kata Gatot, adalah terkait televisi berjaringan pada Desember mendatang. Sesuai amanat Undang-undang, masalah televisi berjaringan seharusnya diselesaikan pada Desember 2007, namun diundur menjadi Desember 2009.
Lalu yang tidak kalah pentingnya dan ini akan menjadi babak baru di Indonesia adalah soal implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Sampai Desember ini kami sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan PP ini. Diharapkan Januari mendatang, setelah sudah ditandatangani presiden akan kami lakukan simulasi. Kami (Depkominfo-red.) yang akan menjadi pilot project untuk melaksanakan simulasi UU KIP ini," tuturnya.
Tak hanya dari sisi infrastruktur, sang menkominfo baru tersebut juga dituntut untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif di dunia maya Indonesia. Salah satunya mendorong program Internet Sehat yang baru saja dirintis pemerintah.
"Keluhan banyak orang yang bilang internet ini seperti koin dengan dua sisi, ada yang positif dan negatif. Nah, keberedaan yang negatif ini membuat kami terpacu untuk menangkal peredarannya," tukas Gatot.
Jika dirunut, lanjutnya, masih banyak lagi sebenarnya deretan PR yang harus ditangani sang menkominfo baru. Yakni soal implementasi e-gov, meningkatkan peran infrastruktut TIK untuk kemajuan ekonomi serta mengoptimalkan fungsi dari depkominfo sendiri.
"Setiap PR tersebut berbeda-beda porsinya, baik dari segi implementasi dan waktu," pungkas Gatot.
(ash/faw)