AS Perketat Penggunaan Ponsel oleh Pengemudi Angkutan

Jakarta - Bahaya pemakaian ponsel bagi para pengemudi angkutan umum ditindaklanjuti dengan tegas di salah satu kota di Amerika Serikat, Boston. Ketahuan memakai atau membawa perangkat telekomunikasi ini saat kerja, ancaman skors hingga aksi pemecatan siap menanti.

Peraturan yang dikeluarkan oleh kantor transportasi Massachusetts pada Rabu lalu tersebut menyebutkan bahwa mereka melakukan pemblokiran penggunaan ponsel untuk para pengemudi angkutan umum di Boston.

Peraturan ini keluar menyusul kecelakaan tragis di trem listrik minggu lalu yang mengakibatkan 50 orang terluka dan kerugian mencapai US$ 9 juta. Kecelakaan itu terjadi akibat ulah sembrono yang dilakukan si sopir bernama Aiden Quinn (24) yang malah asyik SMS-an dengan pacarnya selagi mengemudi.

Untuk itulah pemblokiran ini dilakukan. Tentu saja penguasa setempat tak mau kejadian sembrono berbuah ketragisan terjadi lagi. Dan bagi para pengemudi yang masih bandel melanggar peraturan itu, regulator sudah siapkan 'amunisi'.

'Amunisi' yang mereka siapkan berupa ancaman pemberhentian sementara atau skors dengan kisaran hari yang berbeda-beda, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

Bagi pengendara mobil dan bus yang ketahuan memakai ponsel atau PDA, mereka diskors selama 30 hari untuk pelanggaran pertama dengan ancaman pemecatan. Hukuman ini lebih ringan jika mereka tidak memakainya, namun tetap membawa perangkat tersebut.

Bagi pengendara yang bertindak begitu, mereka mendapat skors selama 10 hari untuk pelanggaran pertama, menyusul 30 hari untuk pelangaran kedua, dan juga mendapat ancaman pemecatan.

Pihak transportasi Massachusetts yang diwakili oleh sekretaris James Aloisi mengklaim peraturan tersebut merupakan yang pertama di lingkup jasa transportasi di Amerika Serikat.

Dikutip detikINET dari MSNBC, Kamis (14/5/2009), regulator percaya, peraturan yang mereka keluarkan tersebut suatu saat akan menjadi patokan. "Saya memprediksi apa yang kami lakukan di sini suatu saat nanti akan akan menjadi model peraturan nasional," ujar Aloisi.
(sha/ash)