'Teknologi ICR Jadi Pilihan Fatal di Pemilu 2009'

Jakarta - Dipilihnya teknologi Intelligent Character Recognition (ICR) untuk memindai rekapitulasi perhitungan suara di Pemilu 2009 dinilai sebagai langkah yang fatal. Hasilnya bisa dilihat sekarang, masuknya suara dari daerah ke pusat jadi lambat.

Demikian penilaian M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) kepada detikINET.

Didin -- begitu ia disapa -- menjelaskan, dipilihnya ICR pada Pemilu 2009 pada awalnya sempat ditentang sejumlah pihak. Hal itu lantaran ketika implementasinya nanti ditakutkan banyak rintangan yang menghadang.

"Jika listrik mati, kertas tak standar, terus standar tulisan tangan orang kan berbeda itu gimana? Kalau dari sisi input-nya sudah salah, ya outputnya juga salah dong," ujarnya.

Pun demikian, segala kekhawatiran tersebut sepertinya tak dianggap KPU sebagai sesuatu yang mendesak, sehingga pada akhirnya mereka tetap memilih menggunakan ICR.

"Salah satu yang menurut kita merupakan pilihan fatal itu ya pemanfaatan teknologi ICR. Itu menurut saya gagal total. Kemarin 500 daerah menyatakan mereka tidak mampu atau kesulitan memanfaatkan teknologi itu, ada beritanya. Itu artinya, semua KPUD gagal menggunakan solusi tersebut," seloroh Didin.

Memang, salah satu faktor utama penyebab lambatnya penyelesaian Tabulasi Nasional Pemilu 2009 adalah karena para operator TI di KPUD kabupaten/kota yang bertugas menginput dan mengirim data ke pusat mengalami kelelahan.

"Teman-teman operator di daerah sudah pada capek. Mereka sudah bertumbangan," ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan.

Terlebih, lanjut Dedy yang mengaku telah menerjunkan tim untuk memantau proses entry data di 300 kabupaten/kota ini menemukan bahwa para petugas di daerah banyak yang tidak siap. Di samping kegagapan menggunakan teknologi ICR, mereka juga dibuat lelah dengan proses rekap manual.

Perihal ICR

Seperti diketahui, tabulasi elektronik Pemilu 2009 menggunakan sistem ICR. Dengan sistem ini, formulir C1 IT, yakni hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS yang dibuat khusus dan ditulis tangan, akan dikirim ke kelurahan dan diteruskan ke KPUD Kabupaten/Kota untuk di-scan.

Hasil scanning yang berbentuk image ini kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf lewat ICR. Hasilnya lantas dikirim ke KPU pusat untuk diproses dan ditayangkan di website khusus sebagai hasil perolehan suara per TPS.

Namun, menurut Dedy, kerawanan sistem ini terletak pada ICR itu sendiri. Akurasi pemindahan dari gambar ke angka dan huruf belum teruji. Angka 7 di gambar bisa teridentifikasi sebagai angka 1, angka 6 bisa jadi 0, dan sebagainya. (ash/faw)