Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyakini industri digital dapat berkontribusi pada lompatan besar ekonomi di tengah pandemi COVID-19 seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraannya, Jumat (14/8/2020).

Pendapat Pratama ini mengacu pada data riset Google di tahun 2019, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 133 miliar atau lebih dari Rp 1.832 triliun.

"Prediksi Google ini keluar sebelum ada krisis COVID-19. Memang pastinya ada banyak penyesuaian. Namun satu hal penting yang kita lihat, krisis ini mendorong proses digitalisasi berjalan dengan sangat cepat dan artinya konsumsi lewat layanan digital juga naik," ujarnya.

Pratama menyadari kalau beberapa sektor digital ada yang turun drastis, salah satunya pemesanan tiket online. Namun pemenuhan kebutuhan lewat online cenderung naik tajam, seperti pemakaian aplikasi webinar dan rapat online.

"Jadi apa yang disampaikan bapak Presiden untuk melakukan lompatan besar ekonomi salah satunya lewat industri digital. Masalahnya adalah di sisi kemandirian. Infrastruktur internet jangan mengekor ke asing, lalu secara perlahan kita harus mendorong platform digital lokal berkembang dan dipakai masyarakat. Gojek sudah membuktikan bisa dan berhasil," ujarnya.

Pratama mengapresiasi keberhasilan pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix dan Spotify. Namun ada pekerjaan rumah yang tidak kalah penting untuk diselesaikan di Indonesia, yaitu pengelolaan data.

"Pertama, pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementerian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita," jelasnya.

Ditambahkannya, pengelolaan data ini dimensinya bisnis dan pertahanan. Data bisnis dianggap paling menggiurkan saat ini, karena itu terjadi ketegangan global akibat keberhasilan Huawei menjadi yang terdepan dalam bisnis infrastruktur 5G. AS dan sekutunya tidak ingin lalu lintas data melewati infrastruktur Huawei, dianggap selain merugikan mereka dari sisi keamanan.

"Artinya industri keamanan siber juga menjadi hal yang patut didorong pemerintah. Kita melihat bagaimana sepanjang kuartal pertama 2020 serangan siber ke tanah air begitu besar. Industri keamanan siber ini mencakup semua mulai dari infrastruktur, SDM sampai pada teknologinya," jelas pria yang menjabat sebagai chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Ditegaskannya, dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan.

"Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita semakin kuat," pungkas Pratama.

Rayakan kemerdekaan, tonton tayangan livestreaming Semangat Satu Indonesia di detik.com/semangatsatuindonesia