Gagal di Bisnis Ponsel, INTI Didorong Jadi Design House

Jakarta - Selain Polytron, Indonesia sebenarnya sempat punya ‎ponsel buatan dalam negeri lainnya yang lebih dulu hadir dengan brand IMO. Namun sayangnya, kiprah ponsel lokal yang diproduksi oleh PT INTI itu hanya bertahan seumur jagung.

Perusahaan BUMN ‎yang punya basis di industri manufaktur itu telah menghentikan produksi ponselnya sejak tiga tahun lalu. Padahal sebelumnya, mereka sempat memproduksi 5.000 hingga 10.000 unit per bulan melalui pabrik yang ada di Bandung.

Kondisi ini ikut membuat Menkominfo Rudiantara prihatin. Dalam kunjungannya ke kantor PT INTI, ia pun memberikan sejumlah saran agar manufaktur lokal itu bisa kembali unjuk gigi di industri ICT yang ‎begitu dinamis. Manajemen PT INTI pun disarankan ganti haluan bisnis.

"PT INTI itu seperti gajah, besar tapi geraknya susah. Kalau mau sukses ya mindset bisnisnya harus berubah. Mereka basisnya manufaktur, tapi sekarang industrinya sudah ke software. Ya harus reposisi," kata menteri yang akrab disapa Chief RA itu kepada detikINET, Senin (28/9/2015).

Reposisi, menurutnya, mau tak mau harus dilakukan agar bisa terus mengikuti dinamika industri. ‎Jika tidak, PT INTI akan sulit bangkit. Apalagi jika melihat laporan keuangannya tahun lalu, pendapatan perusahaan itu merosot dari Rp 1,4 triliun di 2013 menjadi Rp 700 miliar di 2014.

"BTS saja sekarang lebih banyak di software. Switching juga sudah berubah dari circuit ke IP switch. Kalau PT INTI tetap mau di hardware, ya harus cari yang skala ekonominya luar biasa besar," lanjut menteri.

Untuk bisa bersaing di bisnis ponsel, diakui tidak mudah. Pasalnya, kata menteri, dinamikanya luar biasa dan desainnya cepat berubah. Baru keluar hari ini, tak lama kemudian ada lagi model baru. Siklusnya setiap tiga bulan sekali terus berganti. Alhasil, harga ponsel cepat anjlok dan terpaksa banting harga di bawah ongkos produksi.

"Masalah ponsel dari awal saya sudah bilang, INTI tuh nggak bisa jualan ponsel, karena dinamikanya luar biasa. Dan itu di-drive bukan oleh hardware, tapi software.‎ Pola bisnisnya nggak bisa".

"Kenapa nggak fokus saja pada design house‎. Karyawan mereka 700 orang. Di Polytron yang ada 100 engineer saja saya dorong supaya fokus jadi design house. Itu bisa dijual‎ dan kita anggap sebagai bagian dari TKDN," paparnya.

Dalam kebijakan soal TKDN alias tingkat kandungan dalam negeri, setiap vendor ponsel yang memasarkan produknya di Indonesia diwajibkan memenuhi konten lokal minimal 20% untuk 3G dan 30% untuk 4G. Di situ, Indonesia dinilai punya peluang besar melalui design house.

"Begitu desain dipakai, hak cipta di sini, kan mereka (vendor asing) bayar royalti. Tahun lalu ponsel yang resmi dijual di sini ada sekitar 50 juta unit dengan nilai bisnis USD 3 miliar," kata Rudiantara.

Menteri pun menyarankan PT INTI agar mendiskusikan masalah ini dengan pemegangnya sahamnya di Kementerian BUMN‎. Baru kemudian, dari sisi regulasi teknis akan didukung oleh Kominfo.

"Mereka harus duduk dulu sama kantor BUMN, posisinya mau seperti apa sekarang. Saya dari sisi policy tentu mau bantu. Tapi harus dari pemegang sahamnya dulu. Bagi saya, INTI harusnya tak masalah memulai kembali dari kecil asalkan sustainable," pungkas Chief RA.

(ash/ash)