.webp)
Isu tata kelola digital kini bergerak cepat ke arah yang lebih kompleks: dari sekadar menjaga privasi data menjadi memastikan kecerdasan buatan (AI) berjalan secara etis dan aman.
Di tengah pergeseran ini, Veda Praxis mengambil langkah strategis dengan menjadikan AI governance sebagai fokus barunya, sejalan dengan partisipasinya di ajang ISACA GRACS x IPSS 2025 yang digelar di Ayana Midplaza, Jakarta.
Sebagai konsultan manajemen dengan dua dekade pengalaman di bidang digital, dan keamanan siber, Veda Praxis memandang AI bukan hanya sebagai peluang inovasi, tapi juga tantangan tata kelola yang nyata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu memastikan bahwa setiap penerapan AI memiliki tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat di setiap tahap," ujar Syahraki Syahrir, CEO & Partner Veda Praxis sekaligus Presiden ISACA Indonesia periode 2021-2025, dalam keterangan yang diterima detikINET.
Ajang tahunan GRACS x IPSS, yang tahun ini mengusung tema "Trust by Design: Privacy, Security, and AI Governance for the Future", mempertemukan pelaku industri, regulator, dan akademisi untuk membahas cara membangun digital trust di era AI. Pembicara kunci seperti Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memastikan pemanfaatan AI yang aman dan bertanggung jawab.
 Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia - Syahraki Syahrir, CEO & Partner VedA Praxis - Muchtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pemantauan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Foto: Dok. Veda Praxis |
"Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sangat pesat, tapi kita juga harus menjaga agar penerapan AI dilakukan dengan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan kolaborasi," kata Nezar dalam pidatonya.
Di forum yang sama, Veda Praxis menyoroti pentingnya AI governance framework sebagai fondasi bagi organisasi dalam mengadopsi teknologi AI secara berkelanjutan. Melalui layanan AI Advisory, Veda Praxis kini membantu perusahaan merancang strategi adopsi AI yang etis dan sesuai standar internasional, termasuk implementasi ISO/IEC 42001:2023, standar baru untuk sistem manajemen kecerdasan buatan.
Langkah ini melengkapi peran Veda Praxis di ranah perlindungan data pribadi, yang sebelumnya diwujudkan lewat kolaborasi dengan Grab OVO dalam penyusunan panduan penerapan legitimate interest pada UU PDP. Kini, fokusnya meluas ke bagaimana memastikan sistem berbasis AI tunduk pada prinsip yang sama: transparansi, keamanan, dan tanggung jawab.
"Bagi kami, AI governance adalah perpanjangan dari digital trust. Jika organisasi tidak menyiapkan tata kelolanya sejak awal, risiko bias, penyalahgunaan data, hingga ketidaksesuaian etika bisa jadi bumerang," tambah Syahraki.
Dengan pendekatan ini, Veda Praxis ingin memastikan bahwa transformasi digital Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga tepercaya dan beretika. Masuk tahun ke-20 perjalanannya, perusahaan ini mempertegas posisinya bukan sekadar konsultan, melainkan mitra strategis dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab -- sebuah langkah penting di tengah gelombang AI yang makin deras.
(asj/asj)
