Pemerintah mengalokasikan dana Rp 2,4 triliun yang akan digunakan sebagian untuk pembelian laptop buatan dalam negeri untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Adanya program laptop lokal ini diyakini memberi dampak positif bagi bisnis vendor dalam negeri.

Demikian diutarakan Chandra Tansri, CEO PT Bangga Teknologi Indonesia, perusahaan yang membuat smartphone dan tablet merk Advan. Menurutnya lagi adanya program ini membuka peluang baru.

"Proyek ini memberikan peluang baru sekaligus menumbuhkan industri dalam negeri," kata Chandra saat dihubungi detikINET.

Bos Advan ini pun optimis dengan adanya inisiatif ini memberi suntikan energi agar laptop buatan lokal makin menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

"Dengan dukungan penuh dari pemerintah kami yakin (laptop) buatan lokal akan tumbuh seiring dengan perkembangan dan permintaan terhadap kebutuhan produk laptop," ujarnya.

Kesiapan Advan

Advan Chromebook Foto: dok Advan

Kendati belakangan ini dikenal sebagai pembesut smartphone dan tablet, sejatinya Advan bukan pemain baru di bisnis laptop. Karenanya mereka siap menggarap 20 ribu perangkat yang dipesan pemerintah.

"Bisnis Advan dahulu sempat membuat All In One PC dan laptop. Kami punya pengalaman 20 tahun di bisnis elektronik," ujar Chandra.

"Sampai Desember nanti kami sanggup menyediakan 70 ribu unit," timpalnya.

Laptop yang digarap Advan akan dirakit di pabriknya yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Perangkat yang dibuat menjalankan Chromebook, sementara spesifikasinya mengikuti standar yang diberikan pemerintah.

Diberitakan sebelumnya Kemendikbudristek meluruskan soal program laptop untuk pelajar. Harga yang beredar bukan laptop semata, namun termasuk aksesoris pendukungnya.

"Di tahun 2021 akan ada 242.565 paket TIK dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk 15.656 sekolah. Peralatan TIK ini bukan cuma laptop, tapi juga antara lain router, connector, printer dan scanner," kata M Samsuri, Karo Perencanaan Kemendikbudristek kepada detikINET.

Pengadaan peralatan TIK ini diambil dari vendor di dalam negeri yang memenuhi persyaratan TKDN. Jumlah unit yang diterima tiap sekolah akan berbeda bergantung usulannya mulai dari level SD, SMP, SMA, SMK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Soal harga nggak bisa dipukul rata Rp 10 juta tadi. Nanti bagaimana masing-masing daerah bernegosiasi karena prosesnya akuntabel dan transparan sesuai prosedur LKPP. Tiap vendor terdaftar dalam e-katalog," kata dia.

Samsuri mengatakan anggaran Rp 2,4 triliun yang disampaikan Nadiem adalah anggaran pusat yang ditransfer ke daerah. Nanti lalu pemda-pemda belanja kebutuhan laptop sekolahnya di e-katalog dari para vendor yang terdaftar.

"Jumlah paket TIK-nya, jumlahnya harus sesuai alokasi dalam DAK Fisik yang diterima Pemda. Lalu pemda negosiasi di e-katalog barang dan harganya," pungkasnya.