Diincar Pemerintah AS, Produsen Drone DJI Bela Diri

Jakarta - Tak menutup kemungkinan DJI menjadi perusahaan China selanjutnya yang akan kena sanksi dari pemerintah Amerika Serikat. Maka, perusahaan drone yang berbasis di Shenzhen itu pun membela diri.

Dalam diskusi komite Senat AS belum lama ini, senator Ed Markey menyebut warga AS yang punya drone asal China khawatir tentang privasi dan keamanan. Sebelumnya pada Mei, Department of Homeland Security (DHS) memperingatkan drone asal China bisa saja punya komponen untuk mencuri data perusahaan serta membagikan informasi pribadi.

DJI pun mengirim surat pada Senat AS bahwa drone buatan mereka tidak secara otomatis mengirimkan data penerbangan ke China atau ke manapun. Data itu hanya ada di drone bersangkutan dan di perangkat mobile penggunanya.

Baca juga: Di Jepang, Terbangkan Drone Saat Mabuk Bisa Dipenjara!

"DJI tentu tidak bisa membagikan data konsumen yang tidak pernah diterimanya," tulis surat yang ditandatangani Regional Manager DJI North America, Mario Rebello.

"Diskusi itu termasuk informasi tak akurat dan spekulasi tentang penggunaan dan teknologi drone, berpotensi menuju ke pembatasan akses drone DJI, hanya dengan berbasis di mana kantor pusat kami," tambah DJI yang sekarang menguasai pasar drone komersial ini.

DJI pun punya sistem keamanan seperti password dan enskripsi data di produknya. Dan jikalaupun pengguna DJI di AS memilih untuk membagikan datanya, diklaim hanya akan diupload di server cloud yang berada di AS.

Baca juga: DJI Osmo Action, Penantang GoPro yang Unik dan Tangguh

Mungkin untuk semakin menenangkan pemerintah AS, DJI berencana memindahkan sebagian proses manufaktur ke Negeri Paman Sam. "Investasi baru ini akan mengembangkan jejak DJI di AS sehingga kami bisa lebih baik melayani konsumen, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi drone AS,' sebut DJI.

Perang dagang antara AS dan China yang makin sengit memang pantas menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan semacam DJI. AS belakangan tak ragu memasukkan perusahaan teknologi China dalam daftar blacklist, seperti yang dialami Huawei dan beberapa perusahaan komputer super. (fyk/krs)