.webp)
Penawaran insentif frekuensi untuk layanan Wimax itu merupakan alternatif terakhir jika program Universal Service Obligation (USO) untuk membangun akses telekomunikasi di 38.500 desa masih terus terhambat karena terganjal kasus hukum. Padahal, seharusnya USO sudah mulai berjalan pertengahan 2008 ini.
Ditjen Postel selaku penanggungjawab USO masih menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi soal kasus program tersebut yang dipermasalahkan oleh salah satu peserta tendernya, PT Asia Cellular Satelite (AceS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengantisipasi terhambatnya USO, pemerintah pun akhirnya harus mengkaji terobosan kebijakan baru untuk mendorong operator masuk ke pedesaaan. "Meski belum ditetapkan, salah satunya dengan memberikan insentif Wimax," kata Basuki.
Meski belum ditetapkan, namun ia mengatakan draft tentang pemberian insentif berupa spektrum frekuensi ini tengah disusun. "Pokoknya bagaimana skemanya bisa menarik operator supaya mau membangun di daerah pedesaan dan terpencil."
Bahkan, untuk memuluskan ekspansi operator ke sektor pedesaan, Menkominfo Mohammad Nuh pun sampai rela melonggarkan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi. "Boleh saja bangun dulu izin menaranya kemudian," kata dia.
Namun, Basuki menambahkan, permohonan izin stasiun radio (ISR) untuk menara tetap diperlukan.
Ketika dimintai pendapatnya soal insentif yang menarik bagi operator, Presiden Direktur Excelcomindo Pratama (XL) Hasnul Suhaimi yang juga berada di Papua untuk membangun infrastruktur pedesaan, belum mau menyuarakan aspirasinya.
Namun sebelumnya, ia sempat menyatakan kebutuhan akan penambahan alokasi spektrum frekuensi pita lebar 3G, supaya akses suara dan data kecepatan tinggi XL bisa lebih bagus lagi kualitasnya. "Dan supaya tarifnya juga lebih murah," tandas Hasnul.
Mau berdiskusi seputar akses internet? Yuk, gabung di detikINET Forum. (rou/dwn)
Tautan telah disalin