Pencabutan Lisensi Frekuensi Natrindo Kian Didesak

Jakarta - Seruan untuk mencabut lisensi frekuensi yang dikantungi Natrindo Telepon Seluler (NTS) makin kuat setelah Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) juga turut menyuarakan hal tersebut.

Ketua KNTI Srijanto Tjokrosudarmo menilai frekuensi yang dialokasikan kepada operator tersebut tidak digunakan secara optimal sejak lisensi 2G dan 3G diberikan kepadanya terhitung 2002 lalu.

"Apalagi saat ini NTS merupakan operator asing namun menguasai pita yang cukup lebar, yaitu 15 MHz. Seharusnya pemerintah bersikap bijaksana dengan memberi kesempatan kepada operator lain yang bisa memanfaatkan frekuensi itu secara optimal," ujarnya kepada wartawan di sela Round Table Discussion: The Future of Telecommunication yang diselenggarakan oleh ICT Watch dan didukung oleh detikINET di Depkominfo Jakarta, Rabu (26/3/2008).

Pemerintah menerbitkan izin prinsip kepada Natrindo yang dahulu menggunakan merek dagang Lippo Telecom pada 20 Desember 2002 berdasar surat Menteri Perhubungan No. PT 003/13/24/PHB/2002.

Operator seluler yang kini menggunakan merek dagang Axis ini merupakan pemegang lisensi digital cellular service (DCS) 1800 regional, namun sejak 20 Desember 2002 mendapat lisensi yang bersifat nasional.

Sementara uji laik operasi 3G dari NTS dilaksanakan oleh Ditjen Postel dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada 6 Desember 2006 di Surabaya dan Bandung.

Terkait dengan masalah frekuensi, Komisi I DPR sepakat membentuk Panitia Kerja Frekuensi yang akan bertugas memantau penggunaan frekuensi oleh operator dan proses transaksi jual beli pita yang sudah dan mungkin akan terjadi. Kelompok Kerja Informasi dan Komunikasi Komisi I DPR akan memegang Panja tersebut

"Pemerintah seharusnya tidak mengulur-ulur waktu dan langsung mencabut frekuensi milik NTS karena terbukti tidak memanfaatkannya secara optimal. Pemerintah pernah mencabut frekuensi milik Cyber Access Communication, Mobil-8, dan Bakrie Telecom, kenapa NTS tidak bisa?" ketus Wakil Ketua Pokja Infokom Komisi I DPR Deddy Djamaluddin, di kesempatan yang sama.

Head of Corporate Communication NTS Anita Avianty menyatakan belum bisa memberikan tanggapannya, tetapi dia memastikan pihaknya telah memenuhi semua komitmen dalam lisensi modern.

"Kemarin juga sudah dijawab oleh Pak Basuki (Yusuf Iskandar, Dirjen Postel, red) yang menyatakan akan memberi kesempatan pada kami, dan itu yang sedang kami kerjakan untuk memenuhi semua komitmen," tandasnya ketika dikonfirmasi detikINET.  (rou/dwn)