Pemerintah Bentuk Tim Perumus Konvergensi IP

Jakarta - Pemerintah telah membentuk tim bersama untuk merumuskan konvergensi layanan telekomunikasi berbasis protokol internet (IP). Perumusan itu terdiri dari bagian infrastruktur dan konten.

Menkominfo Mohammad Nuh mengungkapkan, untuk urusan konvergensi dari sisi infrastruktur menjadi domain Direktorat Postel. Sedangkan konten, dibesut tim lain yang juga berada di bawah Kominfo seperti Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), Badan Informasi Publik (BIP) dan Aplikasi dan Telematika (Aptel).

"Tugasnya untuk menyiapkan konten konvergensi secara keseluruhan, yang salah satunya membahas tentang mobile IP," ujarnya di sela Round Table Discussion: The Future of Telecommunication yang diselenggarakan oleh ICT Watch dan didukung oleh detikINET di Depkominfo Jakarta, Rabu (26/3/2008).

Pemerintah sendiri menargetkan masyarakat Indonesia akan menikmati layanan telekomunikasi berbasis IP pada 2015 nanti setelah seluruh infrastruktur operator menjalankan Next Generation Network (NGN) tiga hingga empat tahun ke depan.

Jika teknologi IP diterapkan, diperkirakan layanan telekomunikasi mampu menjangkau 80 persen populasi masyarakat Indonesia nantinya. Angka itu meningkat 100 persen dari jangkauan saat ini yang baru mencapai 40 persen. Teknologi IP base ini juga membuat operator tidak hanya mampu menyediakan layanan suara dan data dalam satu jaringan tetapi juga membuat ranah telekomunikasi dan penyiaran menyatu (konvergen) akibat aplikasi yang ditawarkan lebih beragam.

"Sesuai peta perjalanan industri telekomunikasi, tahun 2015 program USO akan memasuki tahap desa pintar dimana masyarakat di desa diberikan akses internet. Karena itu saya katakan momentum IP based menyeluruh di Indonesia pada tahun tersebut," ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar.

Universal Service Obligation (USO) merupakan program pemerintah untuk memberikan akses telekomunikasi bagi 38.000 desa tertinggal. Dalam tahap pertama implementasinya direncanakan desa-desa tersebut dibuat berdering (menikmati telepon) terlebih dahulu, setelah itu berikutnya dijadikan desa pintar dengan memberikan akses internet. Tender USO direncanakan akan digelar April nanti seiring proses hukum akibat pembatalan tender tahun lalu selesai.

Basuki mengatakan, penerapan IP based akan membuat operator mampu melakukan efisiensi dari sisi jaringan karena dipicu infrastrukturnya dibagi (Infrastructure Sharing) sesuai penggunaannya. Efisiensi ini diharapkan berujung pada penawaran tarif yang lebih murah kepada masyarakat, khususnya untuk layanan internet.

"Tetapi dampak negatif dari sharing infrastructure bisa memunculkan dikuasainya infrastruktur hanya oleh pemain besar. Hal ini tak dapat dilepaskan dari kekuatan modal. Ini adalah salah satu tantangan penerapan IP based," jelasnya.

Tantangan lainnya, tambah dia, regulasi yang belum mendukung karena Indonesia memiliki undang-undang tersendiri untuk telekomunikasi dan penyiaran. "Saya menyarankan untuk aturan diharmonisasikan saja undang-undang yang sudah ada. Jika kita memaksakan untuk bergabung akan memakan waktu lama pembahasannya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, President Director Nokia Siemens Network, Arjun Trivedi mengatakan penerapan NGN pada jaringan operator akan membuat teknologi internet semakin dominan. "Di Indonesia pada 2015 itu ada 200 juta orang yang akan menikmati internet. Dan pada bersamaan di dunia akan ada lima miliar orang menikmati hal yang sama," katanya.

Guna mencapai hal itu, lanjutnya Nokia Siemens Network menawarkan pada industri telekomunikasi beberapa teknologi yang mendukung IP base seperti i-HSPA, Long Term Evolution (LTE), dan Wimax. Ketiga teknologi tersebut diyakini mampu meningkatkan kinerja operator sekaligus berbiaya rendah. "Peningkatan kinerja dan biaya rendah tentunya berujung pada layanan yang murah bagi pelanggan seluler," katanya.

Direktur Consumer Telkom, I Nyoman G Wiryanata mengakui, masa depan telekomunikasi di Indonesia terletak pada konvergensi berkat teknologi berbasis IP. Hal itu terlihat dari masih rendahnya pengguna internet di Indonesia yang baru mencapai 20 juta jiwa. Hal itu membuat Indonesia berada di posisi ke 14 di dunia untuk penggunaan internet. Apalagi untuk layanan broadband yang terbilang kecil yakni hanya sekitar 386 ribu pelanggan.

"Angka itu membuat peluang bisnis melalui IP base menjadi besar. Kita perkirakan rata-rata biaya pertumbuhan pendapatan broadband bisa meningkat mencapai 90 persen saat jumlah pelanggannya sekitar 4 jutaan," jelasnya.

Guna menyiapkan jaringan menunjang IP base, lanjutnya, mulai tahun lalu telah dimplentasikan NGN secara bertahap. "Target kita 2012 selesai, setelah itu pada 2014 menyelesaikan masa transformasi dan tahun berikutnya IP base berjalan di semua jaringan Telkom. Implementasi NGN itu bisa menekan biaya operasional hingga 40 persen," katanya.

Direktur Marketing Indosat Guntur Siboro menambahkan, konvergensi nantinya akan mengubah model bisnis operator dan memungkinkan menambah pendapatan di luar bisnis inti. "Operator akan tetap sebagai penyedia jaringan. Tetapi kita tidak menafikan kalau ada tambahan dari penerapan konvergensi nantinya," katanya.

Tentang undang-undang yang mengatur, Guntur meminta, regulator melakukan harmonisasi saja undang-undang yang ada karena menyangkut dengan warisan teknologi yang dimiliki operator. "Pengalaman mengajarkan jika ada undang-undang yang benar-benar baru justru membuat operator kewalahan mengadaptasi. Lebih baik diharmonisasi saja aturan penyiaran dan telekomunikasi," jelasnya.

Sedangkan untuk dampak kepada tarif yang dirasakan masyarakat, Guntur berpendapat, hal itu tidak serta merta dapat dinikmati karena operator harus menunggu dulu investasinya kembali untuk jaringan NGN.

"Hal itu berarti jumlah pelanggan dan volume pemakaiaan harus meningkat. Harus diingat, operator membuang perangkat usang untuk diganti dengan IP base. Dan itu harganya tidak murah," katanya.

Secara terpisah, Direktur Jaringan XL Dian Sisworini dan Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom Danny Buldansyah menyatakan siap mengimplementasikan IP base sesuai harapan pemerintah. "XL telah melakukan konvergensi pada Agustus 2006 lalu dengan menerapkan Fixed Mobile Convergence. Dan itu kita lanjutkan terus dengan inovasi lainnya," katanya.

Dian menjanjikan jika XL mendapatkan lisensi Broadband Wireless Access (BWA) dan Sambungan Langsung Intenasional (SLI) akan membangun dan menyediakan internet murah bagi masyarakat. Hal ini karena XL telah memiliki sambungan internasional alternatif melalui Batam Sungai Rengit Cable System.

Sementara Danny mengatakan, saat ini 70 hingga 75 persen transmisi jaringannya sudah siap menjalankan IP base. Kendala yang dihadapi oleh Bakrie Telecom adalah keterbatasan kanal yang hanya berjumlah tiga. "Idealnya kami punya tujuh kanal untk menyediakan akses internet berkualitas," tandasnya.


Keterangan gambar: (kiri-kanan) Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom Muhammad Buldansyah; Direktur Network & Solution Telkom I Nyoman G Wiryanata, Menkominfo Muhammad Nuh; Direktur Jaringan XL Dian Sisworini; Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar; Direktur Pemasaran Indosat Guntur S. Siboro; Presiden Direktur NSN Arjun Trivedi. (Foto: dbu/inet).  (rou/dwn)