Jaringan Seluler Bakal Diaudit Secara Acak

Jakarta - Pemerintah dan regulator bersiap menggelar audit jaringan seluler secara acak demi mencocokkan antara kondisi nyata di lapangan dengan komitmen pembangunan sesuai lisensi modern.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerima laporan tertulis dari operator seluler. Saat ini, laporan pembangunan jaringan tersebut tengah dievaluasi dan akan diklarifikasi melalui inspeksi mendadak dalam waktu dekat ini bersama tim dari Ditjen Postel.

"Audit dilakukan secara acak dan sifatnya mendadak jadi tidak diketahui terlebih dahulu. Kalau bocor akan percuma saja. Kami akan mencocokan laporan pembangunan tertulis dengan kondisi riil di lapangan," jelas Anggota BRTI Kamilov Sagala ketika dihubungi detikINET, Kamis (21/2/2008).

Untuk tahap awal, BRTI dan Ditjen Postel akan mengaudit jaringan seluler milik lima operator pemegang lisensi 3G, yakni: Telkomsel, Indosat, Excelcomindo Pratama, Natrindo Telepon Seluler, dan Hutchison CP Telecommunication Indonesia Kamilov mengatakan, kelima operator tersebut akan dievaluasi realisasi komitmennya di lapangan sesuai laporan tertulis yang diserahkan.

Hal itu menyangkut jumlah infrastruktur 3G seperti Node-B, MSC, cakupan populasi, lokasi pembangunan di beberapa provinsi, jumlah kapasitas sistim, serta jumlah pelanggan prabayar dan pascabayar.

"Bila dari tinjauan lapangan nanti ditemukan kejanggalan yang tak sesuai dengan laporan, maka operator harus menjelaskan penyebabnya. Apabila tak ada alasan yang tepat, regulator akan mengeluarkan peringatan pertama," tegasnya.

Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S. Dewa Broto menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan mencabut lisensi jika operator tidak mematuhi aturan dan memenuhi komitmennya sesuai lisensi modern.

Pencabutan bisa dilakukan setelah operator mendapatkan peringatan sampai tiga kali dari regulator dan melalui tahap verifikasi akhir supaya tidak salah ambil keputusan. "Pencabutan hanya dilakukan jika terpaksa, persentasenya kecil. Sejauh ini kami appreciate karena cukup comply," kata Gatot.

2G Lebih Mendesak

Selain penyelenggara 3G, pemerintah dan regulator juga akan menginspeksi jaringan seluler 2G. Hal tersebut dikarenakan keduanya tercakup dalam satu lisensi modern. Pemeriksaan semacam ini merupakan program rutin tahunan dari pemerintah dan regulator untuk melindungi kepentingan pengguna telekomunikasi.

Sebelumnya, Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) telah mendesak regulator untuk mengaudit operator seluler 2G terlebih dulu berhubung segmen tersebut memiliki jumlah pelanggan yang lebih besar dibandingkan 3G.

"Sebaiknya pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan dititikberatkan pada operator 2G mengingat layananny  yang bersifat massal dan dipakai oleh banyak pengguna di Indonesia," kata Sekjen Idtug, Muhammad Jumadi.

Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, merupakan penyelenggara seluler 2G lainnya selain kelima operator 3G yang juga berkecimpung di segmen layanan tersebut.

Selain jaringan, audit yang dilakukan pemerintah dan regulator termasuk kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, di mana antara 3G dan 2G terdapat sejumlah perbedaan yang mencolok. Nilai BHP frekuensi operator 3G dihitung berdasarkan lebar bandwidth, sementara 2G berdasarkan izin stasiun radio (ISR).

Operator 3G telah membayar BHP frekuensi di depan (up front fee), sehingga bisa lebih dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan BHP operator 2G yang baru di bayar setiap akhir tahun. "Dengan jumlah pelanggan yang jauh lebih banyak, maka operator 2G dipastikan memberikan pendapatan yang lebih besar ketimbang penyelenggara 3G," tegas Jumadi.

Mekanisme audit dirasa sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen, sekaligus dapat dipakai sebagai dasar regulator untuk menyusun regulasi tentang kualitas jaringan layanan (Quality of Service atau QoS).

Meski setuju dengan pendapat itu, Kamilov menegaskan, pihaknya tetap akan mengikuti prosedur dengan mengaudit jaringan 3G terlebih dulu. "Sambil berjalan satu persatu," tandasnya.   (rou/dwn)