BRTI: Tarif SMS Sudah Kelewat Mahal

Jakarta - BRTI selaku regulator telekomunikasi di Indonesia, merasa jengah. Karena dengan kompetisi yang ketat, seharusnya tarif layanan pesan pendek (SMS) bisa jauh lebih murah dari saat ini.

"Kalau ongkos produksinya cuma Rp 76, mengapa tarif SMS off-net bisa kena Rp 250-Rp 350? Artinya margin yang didapat cukup besar sehingga cenderung overpricing," cetus Anggota Komite BRTI, Heru Sutadi, ketika membuka percakapannya dengan detikINET, Kamis (17/1/2008).

Ongkos produksi yang dimaksud Heru ialah beban biaya yang dibutuhkan operator untuk memproduksi suatu layanan dengan memperhitungkan nilai investasi, seperti pada infrastruktur telekomunikasi a.l. base transceiver station (BTS), base station controller (BSC), master switching control (MSC), intelligent network (IN), dan lainnya.

BRTI menilai, dengan kompetisi yang ketat, seharusnya tarif SMS lintas operator kian bersaing. Mengingat ongkos produksi yang dikeluarkan hanya Rp 76, sewajarnya tarif pungut SMS cuma berkisar Rp 100.

"Tapi itu tidak terjadi sehingga diduga ada price fixing," sergahnya. "Dugaan (soal kartel tarif) itu muncul (dan semakin kuat) ketika ada operator yang menawarkan SMS murah, tapi kok malah dilarang."

Dalam aturan tarif interkoneksi yang baru, biaya SMS akan dibebankan pada kedua operator, baik pengirim maupun penerima. Hal itu berbeda dari sebelumnya di mana skema yang diterapkan merupakan Sender Keep All (SKA) atau hanya si pengirim yang dikenakan biaya.

"Angka biaya interkoneksi yang baru, menurut hitung-hitungan akan turun. Tapi baru akan dipastikan hari ini setelah BRTI bertemu dengan para operator," ujarnya.

Heru pun menegaskan bahwa Ovum, perusahaan asing yang yang dipilih dan dipakai untuk menghitung biaya interkoneksi, sejatinya merupakan konsultan yang disewa oleh para operator sendiri. "Bukan disewa BRTI," tandasnya. (rou/rou)