.webp)
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional yang selama ini dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Namun di sisi lain, asosiasi meminta adanya keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dan keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan kondisi jaringan telekomunikasi yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.
"Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat setara listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasional operator," ujar Jerry dalam keterangan resminya yang diterima detikINET, Selasa (12/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apjatel menilai tekanan ekonomi global saat ini telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) disebut menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan lima poin utama terkait dinamika relokasi jaringan telekomunikasi di berbagai daerah.
Poin pertama, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, agar segera diselesaikan secara cepat dan tepat.
Menurut asosiasi, percepatan penyelesaian pekerjaan penting dilakukan guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.
Kedua, Apjatel memastikan proyek relokasi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) akan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
"Apjatel berkomitmen mendukung penuh proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa," lanjut Jerry.
Namun untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan untuk menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan.
Kebijakan moratorium sementara tersebut dinilai perlu untuk memberikan ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya di tengah meningkatnya tekanan biaya industri.
Selain itu, Apjatel saat ini juga tengah melakukan pembahasan internal terkait skema penataan jaringan telekomunikasi yang dianggap ideal dan tidak mengganggu operasional harian operator.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menata infrastruktur telekomunikasi nasional.
Disampaikannya, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
"Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan, bukan saling bertentangan," pungkas Zulfi.
(agt/agt)
