Frekuensi 2,4 GHz Ditata Ulang Demi Insentif USO

Jakarta - Pemerintah akan menata ulang penggunaan frekuensi di 2,4 GHz supaya bisa memberi insentif pada pemenang tender telepon pedesaan USO di pita 2,3 GHz.Menkominfo Sofyan A. Djalil menegaskan pihaknya akan memberi insentif lisensi gratis untuk penyelenggaraan layanan akses pita lebar nirkabel di rentang frekuensi 2,3 GHz, bukan di pita 3,3 GHz seperti yang diwacanakan Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar beberapa waktu lalu."Namun pemberian lisensi di frekuensi 2.3 GHz itu, akan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas penggunaan di frekuensi 2,4 GHz," ujar Sofyan ketika ditemui usai Salat Jumat di kantornya, gedung Depkominfo, Jumat (20/4/2007).Menurut Sofyan, penggunaan frekuensi 2,4 GHz sudah terlalu padat. "Sudah crowded dan terjadi interferensi, serta banyak pelanggaran-perlanggaran, makanya itu mau ditertibkan," kata Sofyan.Seperti diketahui, izin penggunaan frekuensi 2,4 GHz telah dibebaskan untuk kepentingan publik sejak awal 2005 seperti untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan industri kecil menengah.Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 2/2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400-2483.5 MHz (2,4Ghz), pita frekuensi ini dinyatakan bebas lisensi dan dapat digunakan untuk keperluan akses data dan internet, serta dapat digunakan bersama antarpengguna dengan teknologi yang tidak mengakibatkan interferensi.Sofyan menambahkan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu kapasitas penggunaan di 2,4 GHz. "Kita lihat dulu, di 2,4 GHz penuh atau tidak, kalau penuh ya berarti tidak ada bonus lisensi di 2,3 GHz," ujarnya."Jadi, kalau misalkan masih memungkinkan, lisensi di 2,3 GHz akan diberikan," tandasnya.Lebih lanjut Sofyan menegaskan, tender pembangunan telepon pedesaan USO tetap akan digelar pada April 2007 ini. Proyek USO ini akan membangun jaringan telepon di 18 ribu desa di Indonesia tahun ini. Jaringan itu nantinya akan dibangun fasilitas telepon umum kabel yang nantinya akan ditempatkan di ruang-ruang publik dan ada pihak yang diserahi untuk menjaganya. Ditargetkan, proyek ini akan rampung tahun ini.Jumlah desa yang akan dibangun ini meliputi Indonesia bagian Timur mencapai 57 persen atau 10.238 desa. Sedangkan jumlah desa di Indonesia bagian barat yang akan dibangun mencapai 7.880 desa.Angka 18 ribu ini diambil dari usulan masing-masing pemerintah daerah, data potensi desa 2005 dan data pencocokan dan penelitian penyelenggara telekomunikasi. Indonesia bagian Barat meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Sedang Indonesia bagian Timur meliputi Maluku, Sulawesi, Papua, Bali, NTT dan NTB. (rou/nks)